Sinergi Forkopimda Dharmasraya Perketat Penyaluran BBM Bersubsidi, Bupati Minta Cek Nopol dan STNK

Lebih dari itu, Bupati meminta tim di lapangan melakukan verifikasi fisik terhadap dokumen resmi kendaraan, termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 

Hal ini dilakukan demi mengantisipasi adanya manipulasi data kendaraan yang kerap menjadi modus penyelewengan BBM bersubsidi.

Baca juga: PT AWB Meroket Rp 3.684 Per Kg, Simak Update Harga Sawit Dharmasraya Sabtu 13 Juni 2026

Namun sebelum aturan ini diterapkan secara masif, Annisa mengingatkan pentingnya tahapan edukasi. Satgas diwajibkan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pemilik dan pengelola SPBU di seluruh wilayah Dharmasraya.

"Koordinasi yang intensif dengan pihak Pertamina mutlak dilakukan sejak awal. Hal ini penting agar semua pihak memiliki kesamaan persepsi dan mekanisme pengawasan yang seragam sebelum turun ke lapangan," ujar Annisa.

Usulan Tim Gabungan

Mendukung arahan bupati, Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Indra Gunawan, mengusulkan agar implementasi pengawasan fisik dilakukan secara kolaboratif.

Ia menyarankan pembentukan tim gabungan yang terdiri dari personel Polri, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Indra juga menekankan pentingnya aspek akuntabilitas dalam kerja Satgas. Ia meminta adanya laporan harian yang bersifat real-time dari petugas lapangan, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi berkala dan dasar pengambilan kebijakan strategis.

Baca juga: Pemprov Sumbar Tegaskan Pengecekan STNK di SPBU Hanya untuk Kendaraan yang Dicurigai

Di sisi lain, Kejaksaan mengingatkan agar seluruh rangkaian pemeriksaan kendaraan di lapangan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis.

Petugas diminta bertindak tegas namun tetap persuasif dan bersandar pada koridor hukum yang berlaku.

Strategi Patroli Bergerak Guna Antisipasi Antrean

Dari perspektif keamanan dan ketertiban, Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, memberikan analisis terkait dinamika antrean kendaraan yang kerap terjadi di beberapa titik SPBU akhir-akhir ini. 

Menurut pengamatannya, antrean panjang acap kali dipicu oleh keterlambatan pasokan dari depo distribusi BBM, bukan semata-mata karena aksi penimbunan.

Baca juga: Bupati Dharmasraya Tinjau Proyek Sekolah Rakyat di Sungai Kambut, Progres Fisik Capai 74 Persen

Menyiasati keterbatasan jumlah personel yang dimiliki, Kartyana mengusulkan formula pengawasan yang dinilai lebih efisien. Kepolisian memandang pola patroli bergerak (mobiling) dan pemantauan berkala jauh lebih efektif ketimbang menempatkan personel secara permanen di setiap SPBU.

Melalui penguatan kelembagaan Satgas dan penajaman strategi operasional ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Forkopimda berharap distribusi energi di daerah tersebut dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran.rls