Sinergi Forkopimda Dharmasraya Perketat Penyaluran BBM Bersubsidi, Bupati Minta Cek Nopol dan STNK

Ringkasan Berita:

• Pemkab Dharmasraya bersama Forkopimda mengikuti rapat koordinasi terkait distribusi BBM bersusidi.
• Hasilnya disepakati langkah-langkah strategis pengawasan BBM bersubsidi.
• Seluruh unsur Forkopimda menyepakati adanya perluasan keanggotaan dalam struktur Satgas.
• Pemkab tidak menginginkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
• Bupati meminta tim di lapangan melakukan verifikasi fisik terhadap dokumen resmi kendaraan, termasuk STNK.

TRIBUNPADANG.COM, DHARMASRAYA - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) resmi menyepakati langkah-langkah strategis baru untuk memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

Langkah ini diambil guna memastikan penyaluran komoditas energi tersebut tepat sasaran dan meminimalkan potensi penyimpangan di lapangan.

Tindak Lanjut Instruksi Gubernur Sumbar

Komitmen bersama tersebut lahir dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Kamis (11/6/2026). 

Pertemuan ini menjadi respons cepat daerah dalam menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2026 mengenai Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).

Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani. Anggota Forkopimda setempat turut hadir secara lengkap, di antaranya Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro dan Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya Indra Gunawan.

Baca juga: Jeritan Sopir di Kuranji Padang: Rugi Waktu dan Uang Ludes Saat Antre, Masih Dihantui Solar Habis

Sementara itu, Dandim 0310/Sawahlunto-Sijunjung diwakili oleh Danramil Koto Baru Kapten CKE Jarman. Jalannya diskusi dan perumusan kebijakan dalam rapat koordinasi ini dimoderatori oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Medison.

Restrukturisasi dan Perluasan Anggota Satgas BBM

Dalam pemaparannya, Sekretaris Daerah Medison menggarisbawahi urgensi dari penguatan pengawasan ini mengingat BBM bersubsidi merupakan hajat hidup orang banyak yang anggarannya bersumber dari negara. Oleh karena itu, pengelolaannya memerlukan pemantauan yang berlapis dan terintegrasi.

Medison juga memaparkan draf Surat Keputusan (SK) terkait penyempurnaan struktur Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pengendalian JBT dan JBKP. Restrukturisasi ini dinilai penting agar fungsi komando di lapangan berjalan lebih solid dan responsif.

Berdasarkan dinamika rapat, seluruh unsur Forkopimda menyepakati adanya perluasan keanggotaan dalam struktur Satgas. Langkah ini diambil untuk memperkaya perspektif taktis dan operasional saat pengawasan berlangsung di area-area SPBU.

Baca juga: Pertamax Naik Rp17.000 di Padang, Pemotor Pilih Turun Kasta ke Pertalite Ketimbang Dompet Jebol

Dalam struktur yang diperbarui, Komandan Brimob kini ditempatkan sebagai Penasehat atau Pengarah Satgas. Sementara itu, jabatan Wakil Penanggung Jawab Pelaksana kini diamanatkan kepada Wakapolres Dharmasraya untuk memperkuat lini operasional.

Tidak hanya dari unsur aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, struktur Satgas yang baru ini juga secara resmi melibatkan pihak regulator industri. PT Pertamina Patra Niaga kini resmi masuk sebagai anggota aktif di dalam Satgas tersebut.

Perketat Verifikasi Fisik dan STNK di SPBU

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menegaskan, esensi utama dari pengetatan ini adalah jaminan bahwa subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. 

Pemkab tidak menginginkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Annisa juga menginstruksikan agar pola pemeriksaan kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ditingkatkan kualitasnya.

Petugas diminta tidak hanya terpaku pada kecocokan nomor polisi kendaraan yang tertera pada sistem digital.