Bayu juga menuturkan pemisahan pemilu ini dapat memudahkan manajemen penyelanggaran pemilu yang terkonsentrasi dalam satu waktu.

“Ketika pemilu dipisah penyelenggaraan ini lebih efektif kemudian terkait keputusan dari pusat, KPU Kabupaten/kota tentu akan mengikuti,” terangnya.

Baca juga: Partai Golkar Hormati Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Ia menilai pemisahan pemilu nasional dan daerah berpotensi membuat pelaksanaan lebih terukur dan tertata, karena adanya jeda waktu dua tahun.

 “Tidak ada lagi tumpang tindih atau irisan setiap tahapan,” jelasnya.

Implikasi dari putusan ini tidak hanya mengubah jadwal politik nasional, tetapi juga memunculkan diskursus menarik mengenai nasib masa jabatan wakil rakyat di daerah.

Semua pihak kini menanti langkah legislatif selanjutnya untuk menjembatani putusan MK dengan kerangka hukum pemilu yang baru.(*)