Namun, pada 2025, tribun barat dan lintasan lari akan diselesaikan dengan anggaran Rp14,1 miliar agar stadion dapat difungsikan untuk ajang nasional.

Baca juga: DPRD Padang Minta Evaluasi Pelayanan Rumah Sakit Usai Kasus Dugaan Penolakan Pasien di RSUD Rasidin

Sementara itu, untuk penyelesaian Gedung Kebudayaan, dibutuhkan Rp546 miliar.

Pemprov telah mengusulkan Rp245 miliar ke Kementerian Kebudayaan dan sedang menjajaki kerja sama dengan investor.

Untuk ruas jalan Purus – BIM sepanjang 16 km, masih terdapat 15,6 km yang belum dibangun.

Pada 2025, dianggarkan Rp9 miliar untuk pembangunan fisik sepanjang 437 meter, serta Rp9,8 miliar untuk pembebasan lahan. Total dana yang dibutuhkan mencapai Rp200 miliar.

Menanggapi sorotan soal aset daerah, termasuk aset idle seperti di Aia Rundiang, Mahyeldi menyatakan sependapat dengan perlunya penertiban.

"Kami berkomitmen melakukan penertiban aset agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain menyewakan aset kepada pihak ketiga serta menghapus aset kendaraan yang tidak layak pakai," katanya.

Mahyeldi mengakhiri tanggapannya dengan mengapresiasi perhatian seluruh fraksi dan menegaskan komitmen Pemprov untuk menjalankan pembangunan secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Cissa dan Evy Yandri Rajo Budiman.

Sebelumnya diberitakan, dalam rapat paripurna pada Rabu (28/5/2025), Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Mukhlis Yusuf Abit, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Pemprov Sumbar.

Ia menyoroti kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan lemahnya pengendalian tata ruang di kawasan rawan seperti Lembah Anai, Harau, Danau Singkarak, dan Kelok 9.

Mukhlis juga menyoroti keberadaan tiang-tiang milik warung di sekitar jembatan Kelok 9 yang dinilai membahayakan.

"Jika tidak ada langkah konkret tahun depan, kami sarankan Gubernur sahur bersama warga sekitar sebagai bentuk empati," sindir Mukhlis.

Ia juga menyinggung sejumlah proyek mangkrak peninggalan masa pemerintahan sebelumnya yang hingga kini belum tuntas, dan meminta agar segera diselesaikan agar tidak menjadi beban berkelanjutan.

Terkait aset daerah, Gerindra meminta Pemprov serius dalam pendataan dan pengelolaan, termasuk terhadap aset yang digunakan oleh lembaga vertikal dan aset idle yang belum dimanfaatkan secara optimal. (TribunPadang.com/Muhammad Afdal Afrianto)