TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumbar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Tanggapan tersebut disampaikan Mahyeldi dalam rapat paripurna DPRD Sumbar yang digelar Senin (2/6/2025), menindaklanjuti masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi pada rapat sebelumnya.

Salah satu sorotan tajam datang dari Fraksi Partai Gerindra, yang mempertanyakan keseriusan Pemprov Sumbar dalam penataan lingkungan serta penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur yang mangkrak.

Menjawab hal itu, Mahyeldi menyebutkan Pemprov telah melakukan berbagai langkah mitigasi bencana sejak 2022 hingga 2024.

Baca juga: Ledakan di Dapur Diduga Jadi Penyebab Kebakaran Rumah di Nanggalo Padang, 6 Mobil Damkar Dikerahkan

Beberapa di antaranya berupa pembangunan pengaman pantai, tanggul sungai, serta seawall untuk mencegah abrasi dan banjir rob.

"Kami juga rutin melakukan pemeliharaan tanggul dan sungai, serta melatih tim reaksi cepat. Penyediaan peralatan dan pelatihan penanggulangan bencana terus kami tingkatkan," ujar Mahyeldi.

Dalam RPJMD 2025–2029, pihaknya merencanakan pengembangan sistem manajemen bencana berbasis digital dan memperluas jaringan sensor gempa, tsunami, serta cuaca ekstrem.

"Koordinasi antar lembaga seperti BMKG, PVMBG, BPBD, dan instansi lainnya akan diperkuat. Kami menargetkan sistem peringatan dini berbasis komunitas bisa menjangkau seluruh kecamatan rawan bencana, dengan waktu respons kurang dari lima menit," jelasnya.

Baca juga: Berawal dari Aksi Pelemparan Atap Rumah, Terungkap Aksi Bejat Tukang Kayu di Padang Panjang

Terkait kekhawatiran Fraksi Gerindra terhadap aktivitas di kawasan rawan bencana seperti Lembah Anai, Mahyeldi menjelaskan bahwa Pemprov telah melakukan koordinasi lintas sektoral, termasuk dengan Pemkab Tanah Datar dan aparat penegak hukum.

"Kami sudah mengeluarkan teguran tertulis untuk pembongkaran bangunan yang melanggar aturan. Namun, kami juga menghadapi kendala status lahan yang telah bersertifikat sebelum adanya aturan kehutanan dan kebencanaan," katanya.

Lebih lanjut, Mahyeldi menyatakan, pengendalian tata ruang akan menjadi fokus pembangunan jangka menengah, terutama di kawasan strategis seperti Harau, Danau Singkarak, dan Kelok 9.

"Untuk Kelok 9, tengah disusun studi kelayakan penataan kawasan. Di Harau dan Danau Singkarak, akan diterapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata ruang," ungkapnya.

Baca juga: Dinkes Janji Perbaiki Sistem Pelayanan Rumah Sakit di Padang, Buntut Dugaan Kelalaian RSUD Rasidin

Langkah-langkah yang akan diambil mencakup inventarisasi kasus, kajian teknis dan hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Terkait proyek-proyek mangkrak, Mahyeldi mengakui masih ada pekerjaan rumah besar.

Ia menyebut pembangunan Stadion Utama Sumbar masih membutuhkan anggaran sekitar Rp650 miliar.