Ia mengatakan Unand pernah mengadakan pertemuan dengan mahasiswa yang tidak lolos KIP-K melalui zoom meeting.

Lanjutnya, pihak Unand beralasan tak melakukan survei karena tidak punya anggaran.

"Semuanya mahasiswa jalur mandiri yang mengajukan KIP-K sebanyak 800 orang, namun yang disurvei cuma 300 orang yang lulus saja dan 500 orang ini tidak," ujarnya.

Ia menambahkan, pihak Unand juga beralasan tidak menyurvei ke rumahnya karena tidak punya kartu Program Kartu Harapan (PKH) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSKS).

Padahal Ia sejak waktu masih SMA mendapatkan KIP SMA.

"Kata pihak kampus data KIP saya tidak ditemukan di data pusat," jelasnya.

Ia menambahkan, sepertinya Unand hanya melolos mahasiswa KIP-K yang terdata melalui PKH dan DTKS.

Sementara sesuai aturan KIP ada 5 poin salah satunya KIP SMA dan jika salah satu saja punya bisa daftar KIP-K.

Ia berharap ada keringanan dari kampus agar bisa kuliah lagi. Jika tidak bisa membayar, otomatis  tidak kuliah lagi.

"Semoga dengan melapor ke ombudsman juga ada solusinya nanti," pungkasnya. 

Menanggapi kasus ini, Kepala Keasistenan Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi mengatakan pihaknya telah menghubungi pendamping mahasiswa untuk datang menyampaikan laporan ke Ombudsman.

persoalan ini harus dilaporkan ke Ombudman, agar pihaknya bisa segera mencek problem yang terjadi di Unand.

Ombudsman nantinya bisa mencek, apakah memang ada problem, misalnya apakah Unand memeriksa data sejak awal penerimaan.

"Kalau diperiksa apakah terdata di DTKS, kok tiba-tiba, tidak dianggap di DTKS atau memang persoalan kuota, misalnya Unand ini ada kuota 2000, ternyata di semester dua hanya 1500 lalu Unand harus kurangi," katanya. 

Klarifikasi Unand