Gubernur menyebutkan hal seperti ini sudah makanan tahunan masyarakat Sumatera Barat.
"Setiap tahun ada saja, dahulu dikatakan lebih Islami daerah lain daripada Kota Padang misalnya. Kemudian ada yang mengatakan indeks demokrasi, intoleran, dan macam-macam," katanya.
Sepengetahuannya itu adalah lembaga-lembaga yang tidak dimiliki pemerintah namun menyebarkan hasil pendapat mereka.
Lembaga seperti harus dikontrol pemerintah, sehingga tidak memicu tanggapan liar di tengah masyarakat.(*)