Opini: Melangkah dengan Semangat Optimisme

OLEH: Medi Iswandi (Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat)

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Barat memahami sepenuhnya bahwa kritik terhadap capaian pertumbuhan ekonomi triwulan II yang dinilai kurang menggembirakan lahir dari kepedulian tulus para akademisi dan tokoh masyarakat.

Kekhawatiran tersebut wajar, mengingat posisi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat masih berada di level bawah secara nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat hingga pertengahan tahun 2025 yang masih berada di angka 3,94 persen. Angka ini menjadi pengingat bahwa kita harus terus berbenah. 

Namun, sebelum tergesa-gesa menilai, perlu dipahami bahwa kesejahteraan suatu daerah sejatinya tidak hanya diukur dari Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Salah satu indikator yang langsung mencerminkan kualitas hidup masyarakat adalah tingkat kemiskinan dan pada aspek ini, Sumatera Barat justru menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi.

Baca juga: Pemprov Sumbar Kolaborasi Politeknik Negeri Padang Dukung Program Nagari Creative Hub

BPS mencatat penurunan tingkat kemiskinan secara konsisten dalam setahun terakhir:
* Maret 2024: 5,97 persen atau 345.730 jiwa

* September 2024: 5,42 persen atau 315.430 jiwa

* Maret 2025: 5,35 persen atau 312.250 jiwa

Artinya, lebih dari 33 ribu orang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Pencapaian ini terwujud di tengah gejolak ekonomi global yang penuh ketidakpastian sesuatu yang tentu tidak bisa dipandang sebelah mata.

Jika ditelusuri lebih dalam, terdapat sejumlah alasan untuk tetap menatap masa depan dengan optimisme:

1. Konsumsi rumah tangga tetap terjaga.
Kenaikan kredit konsumsi dan jumlah tabungan mengindikasikan daya beli masyarakat relatif stabil, khususnya menjelang Idul Adha dan liburan sekolah.

Penurunan penjualan kendaraan bermotor hingga 48,03 persen lebih merefleksikan sikap belanja selektif, bukan pelemahan daya beli.

Baca juga: Pemprov Sumbar Mantapkan Komitmen Daerah Jalankan Pelayanan Dasar Lewat Rakor SPM

2. Belanja pemerintah perlu lebih produktif.
Realisasi belanja, terutama dari pemerintah pusat, masih didominasi oleh belanja pegawai, sementara belanja modal dari APBN justru turun 58,45 persen.

Ke depan, anggaran harus diarahkan pada sektor yang memberi dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi riil.