10 Desa di Dharmasraya Sumbar Terima Dana Desa 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar, Cek Daftarnya

TRIBUNPADANG.COM - Pemerintah telah menganggarkan Dana Desa 2025 untuk Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) sebesar Rp 56.185.785.000.

Dana tersebut akan disalurkan ke 52 desa di Kabupaten Dharmasraya dengan alokasi yang berbeda-beda.

Dilansir TribunPadang.com, Rabu (3/7/2025), tercatat ada 27 desa atau nagari di Kabupaten Dharmasraya yang mendapat suntikan Dana Desa 2025 tertinggi dengan nominal lebih dari Rp 1 miliar.

Di antaranya 10 desa berikut ini, termasuk Koto Baru, Tebing Tinggi, hingga Sikabau.

Berdasar UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Dana Desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

Terdiri atas Rp 69 triliun, dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan dan Rp 2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan.

Menilik dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penetapan alokasi untuk setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Selengkapnya, berikut rincian wilayah di Kabupaten Dharmasraya yang mendapatkan Dana Desa 2025 lebih dari Rp 1 miliar.

Baca juga: 10 Desa di Kepulauan Mentawai Sumbar Terima Dana Desa 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar, Cek Daftarnya

Dana Desa 2025 Kabupaten Dharmasraya

• Alokasi dasar: 35.121.720.000
• Alokasi formula: 18.737.475.000
• Alokasi kinerja: 2.326.590.000
• Total: 56.185.785.000

Daftar Penerima Dana Desa 2025 di atas Rp 1 Miliar

• Koto Baru
  Alokasi dana: Rp 1.509.300.000
• Sialang Gaung
  Alokasi dana: Rp 1.174.210.000
• Ampang Kuranji
  Alokasi dana: Rp 1.094.194.000
• Koto Padang
  Alokasi dana: Rp 1.595.962.000
• Sungai Dareh
  Alokasi dana: Rp 1.372.495.000
• Tebing Tinggi
  Alokasi dana: Rp 1.194.068.000
• Empat Koto Pulau Punjung
  Alokasi dana: Rp 1.557.567.000
• Sungai Kambut
  Alokasi dana: Rp 1.360.234.000
• Gunung Selasih
  Alokasi dana: Rp 1.034.873.000
• Sikabau
  Alokasi dana: Rp 1.381.464.000

*Disclaimer

Artikel ini bersumber dari laman resmi Kementerian Keuangan, TribunPadang.com tidak bertanggung jawab apabila ada perbedaan dengan data faktual di lapangan.

(TribunPadang.com/Via)