Viral Tagar Save Raja Ampat, Bahlil akan Sambangi Tambang Nikel di Papua, Ternyata Milik PT Antam?

TRIBUNPADANG.COM - Belakangan ini, media sosial diramaikan dengan penolakan tambang di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Masyarakat mengkritisi adanya izin tambang nikel di daerah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia ini.

Menanggapi polemik yang kian ramai disuarakan ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana akan langsung meninjau ke Raja Ampat.

"Jadi insyaallah, doakan saja, saya kebetulan ada rencana, mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat, mau kunjungi sumur-sumur minyak di Sorong, di Fak-Fak, di Bintuni," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan di sela-sela waktu tersebut, kemungkinan dirinya akan mengunjungi Raja Ampat.

"Saya akan mencoba, karena ini masih dalam suasana hikmah idul adha, karena tadi, saya ingat betul, tauziah sekjen tadi, silaturahmi, kumpul-kumpul, makan-makan, traktir makan, itu bagian daripada ajaran Nabi Ibrahim, maka mungkin dengan itu memperkuat iman saya, atau ketebalan keyakinan saya untuk saya bisa berkunjung ke sana (Raja Ampat) juga," tandasnya.

Baca juga: Pesona Teluk Kabui di Raja Ampat: Ada Puncak Marindal hingga Spot Bermain Kano dan Jetski

Sebagaimana diketahui, keberadaan industri nikel di Raja Ampat tengah menjadi sorotan. 

NGO Greenpeace dalam akun media sosial X-nya menyebut Raja Ampat kini sedang berada dalam ancaman industri nikel dan program hilirisasi yang dijalankan pemerintah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun telah memerintahkan penyetopan aktivitas pertambangan selagi menunggu hasil evaluasi keluar.

"Untuk sementara kami hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (5/6/2025).

Bahlil akan mengevaluasi keberadaan tambang-tambang nikel yang ada di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Menurut Bahlil, diperlukan perlakuan khusus untuk pembangunan smelter di Papua karena daerah tersebut merupakan otonomi khusus.

Bahlil pun akan memanggil para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di kawasan Raja Ampat agar bisa mengevaluasi aktivitas pertambangan di sana.

"Nanti saya akan evaluasi. Saya ada rapat dengan dirjen saya, saya akan panggil pemilik IUP, mau BUMN atau swasta. Kita memang harus menghargai karena di Papua itu kan ada otonomi khusus sama dengan Aceh. Jadi perlakuannya juga khusus," katanya.

"Ini mungkin saja saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi," jelas Bahlil.

Baca juga: Fakta Persidangan Dadang Ungkap Tambang Galian C Solok Selatan Ilegal, Tak Buat Walhi Sumbar Kaget

Asal Usul Tambang Nikel di Raja Ampat