Opini : Uang Kuliah Tunggal yang tak Masuk Akal, Persempit Akses Pendidikan

Sudah saatnya pembuat kebijakan memahami bahwa regulasi bukan hanya produk hukum, melainkan juga cermin dari nilai sosial. Hukum yang tidak memberi ruang pada suara kelompok terdampak rentan kehilangan legitimasinya di mata publik.

Kenaikan UKT di sejumlah kampus ini harus menjadi bahan refleksi, bahwa regulasi pendidikan harus disusun secara kolaboratif dan terbuka, bukan sekedar legal-formal.

Kalau negara sungguh ingin menjadikan pendidikan sebagai tangga mobilitas sosial, maka regulasi yang mengikatnya juga harus berpihak. Dan, keberpihakan itu dimulai dari mendengar, bukan hanya menetapkan.(*)