Opini Citizen Journalism
Opini : Uang Kuliah Tunggal yang tak Masuk Akal, Persempit Akses Pendidikan
Bila sebuah kebijakan publik lahir tanpa partisipasi berarti dari masyarakat, hasilnya
Editor:
Emil Mahmud
DOK/TribunPadang.com/Wahyu Bahar
AKSI DEMO MAHASISWA - Mahasiswa dari berbagai kampus di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) hingga aktivis melakukan demonstrasi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka demontrasi merespons kondisi Indonesia hari ini, khususnya terkait efisiensi anggaran dan kebijakan pemerintah.
Sudah saatnya pembuat kebijakan memahami bahwa regulasi bukan hanya produk hukum, melainkan juga cermin dari nilai sosial. Hukum yang tidak memberi ruang pada suara kelompok terdampak rentan kehilangan legitimasinya di mata publik.
Kenaikan UKT di sejumlah kampus ini harus menjadi bahan refleksi, bahwa regulasi pendidikan harus disusun secara kolaboratif dan terbuka, bukan sekedar legal-formal.
Kalau negara sungguh ingin menjadikan pendidikan sebagai tangga mobilitas sosial, maka regulasi yang mengikatnya juga harus berpihak. Dan, keberpihakan itu dimulai dari mendengar, bukan hanya menetapkan.(*)
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Opini Citizen Journalism
Opini : Menemukan Keheningan yang Menyentuh: Belajar dari Sunyinya Rumah Ibadah |
![]() |
---|
Opini: Ombudsman Sumatera Barat Giat Kampanyekan Layanan Pengaduan Terkait Penyerahan Ijazah |
![]() |
---|
Opini : Pelayanan Publik di Persimpangan Jalan: Antara Kewajiban Negara, dan Kegelisahan Rakyat |
![]() |
---|
Opini: Kreativitas Branding Mahasiswa DKV UPI YPTK Padang Meningkatkan Pesona Desa Wisata Kayu Jao |
![]() |
---|
Australian Football : Olahraga Unik dan Asik, Merambah Indonesia |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.