Opini Citizen Journalism

Opini : Uang Kuliah Tunggal yang tak Masuk Akal, Persempit Akses Pendidikan

Bila sebuah kebijakan publik lahir tanpa partisipasi berarti dari masyarakat, hasilnya

Editor: Emil Mahmud
DOK/TribunPadang.com/Wahyu Bahar
AKSI DEMO MAHASISWA - Mahasiswa dari berbagai kampus di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) hingga aktivis melakukan demonstrasi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka demontrasi merespons kondisi Indonesia hari ini, khususnya terkait efisiensi anggaran dan kebijakan pemerintah. 

Sudah saatnya pembuat kebijakan memahami bahwa regulasi bukan hanya produk hukum, melainkan juga cermin dari nilai sosial. Hukum yang tidak memberi ruang pada suara kelompok terdampak rentan kehilangan legitimasinya di mata publik.

Kenaikan UKT di sejumlah kampus ini harus menjadi bahan refleksi, bahwa regulasi pendidikan harus disusun secara kolaboratif dan terbuka, bukan sekedar legal-formal.

Kalau negara sungguh ingin menjadikan pendidikan sebagai tangga mobilitas sosial, maka regulasi yang mengikatnya juga harus berpihak. Dan, keberpihakan itu dimulai dari mendengar, bukan hanya menetapkan.(*)

Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved