Momentum Hari Raya Idulfitri: Bijak Berlebaran, Bijak Memilih Informasi

HARI Raya Idulfitri jadi momentum penuh berkah yang dinanti-nanti, merupakan ajang berkumpul dengan keluarga dan sahabat. 

Selain menyambung silaturahmi, Lebaran juga menjadi waktu yang tepat untuk bertukar kabar, baik tentang masa lalu, harapan di masa depan, hingga cerita di masa kini.

Namun, di tengah perayaan tersebut, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama: misinformasi, disinformasi, dan malinformasi rentan terjadi saat kita secara masif bertukar informasi.

Menurut Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno, kemampuan untuk memilah dan mengidentifikasi informasi menjadi semakin relevan saat ini.

Penjelasan tersebut disampaikan Noudhy Valdryno lalu, dikutip pihak Kantor Komunikasi Kepresiden RI guna dapat dipublikasikan di media massa, baru-baru ini.

Sejauh ini, imbuhnya semua juga dapat ikut serta berkontribusi memerangi gangguan informasi untuk merawat persatuan dan solidaritas.

"Momen Lebaran adalah waktu yang penuh dengan kegembiraan, tetapi di balik itu ada ancaman gangguan informasi yang mengintai. Jadi, kita harus lebih bijaksana dalam mengonsumsi informasi."

"Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, semangat lebaran seyogianya menjadi momentum bagi kita untuk semakin memperkokoh persatuan bangsa dan memperkuat solidaritas sosial, bukan sebaliknya,” ujar Noudhy Valdryno.

Selain belajar gerakan tren “velocity” bersama sanak saudara, bijak berlebaran bisa juga dapat dilakukan yakni mengasah kemampuan kita memilah tiga sumber utama mispersepsi publik.

Misinformasi: Penularan Ketidaktahuan

Misinformasi adalah penyebaran informasi yang salah akibat ketidaktahuan, tanpa intensi menyesatkan. Ini sering kali terjadi ketika seseorang menyebarkan informasi tanpa memverifikasi terlebih dahulu kebenarannya.

Sebagai contoh, beredar kabar bahwa pemerintah akan mengembalikan dwifungsi TNI melalui RUU TNI yang disahkan di tahun 2025. 

Padahal, UU tersebut justru sangat membatasi peran TNI hanya pada lembaga yang terkait erat dengan kemampuan para prajurit TNI itu sendiri, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Hal ini sangat berbeda dengan UU Nomor 2 Tahun 1988 tentang ABRI, yang memberi keleluasaan lebih besar bagi TNI untuk terlibat dalam ruang pemerintahan dan politik.

Ketidaktahuan makna Dwifungsi ABRI akhirnya menyebabkan mispersepsi informasi. Demikian pula, kabar yang menyatakan bahwa Danantara, yang kini menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia, akan dikelola dengan cara yang
tidak profesional, tentu sangat keliru.