POPULER SUMBAR : Harga Tiket Pesawat Mulai Naik dan 100 Hektare Tanah Bukittinggi Beralih ke Agam

TRIBUNPADANG.COM, PADANG PARIAMAN - Simak sejumlah informasi menarik yang disajikan TribuPadang.com dalam populer Sumbar setelah tayang 24 jam terakhir.

Pertama, jelang memasuki arus mudik Lebaran 2025, peningkatan harga tiket pesawat mulai terasa oleh para pemudik yang memutuskan mudik lebih awal, Jumat (21/3/2025).

Pemudik asal Solok Selatan, Neysha Putri Sasmaya, mengatakan membeli tiket untuk pulang hari ini seharga Rp1,6 juta.

Selanjutnya, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan akan mengupayakan pembatalan pengurangan 100 hektare tanah Bukittinggi yang beralih ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Ia menilai perubahan batas wilayah ini tidak sesuai kesepakatan awal dan akan berdampak pada masyarakat.

Baca berita selengkapnya berikut ini:

1. Harga Tiket Pesawat Jakarta-Padang Jelang Arus Mudik Lebaran 2025 Mulai Naik, Hari Ini Rp1,6 Juta

Jelang memasuki arus mudik Lebaran 2025, peningkatan harga tiket pesawat mulai terasa oleh para pemudik yang memutuskan mudik lebih awal, Jumat (21/3/2025).

Hal ini disampaikan oleh pemudik yang memutuskan pulang lebih cepat karena kegiatan di perantauan sudah selesai.

Pemudik asal Solok Selatan, Neysha Putri Sasmaya, mengatakan membeli tiket untuk pulang hari ini seharga Rp1,6 juta.

Harga itu menurutnya mengalami peningkatan dari harga normal ia menggunakan jasa maskapai yang sama.

"Tapi untuk pembelian masih belum terkendala, tiket masih mudah didapatkan," ujarnya.

Ia menuturkan alasan mudik lebih awal karena masa perkuliahannya di Jakarta sudah selesai, sehingga bisa mengikuti lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

Kendati berhasil mendapatkan tiket pulang, Meysha mengaku saat ini pusing untuk tiket kembali ke Jakarta.

Baca juga: Angkasa Pura II Bandara Minangkabau Operasikan Terminal Baru Menyambut Arus Mudik Lebaran

"Untuk tiket balik (ke jakarta), mulai hari ini udah sulit untuk didapatkan. Agak pusing juga. Mudah-mudahan nanti dapat," tuturnya.

Pemudik lain yang tidak menyebutkan namanya mengaku bahwa memang sudah ada peningkatan harga tiket menjelang puncak arus mudik.

Ia memilih pulang lebih awal agar tidak mendapatkan harga tiket yang mahal, mengingat setiap arus mudik, harga tiket selalu mengalami lonjakan.

Terpisah, General Manager Angkasa Pura II Kantor Cabang BIM Dony Subardono, mengatakan, arus mudik ini mulai terlihat karena adanya peningkatan jumlah penerbangan dan kedatangan dalam dua hari terakhir.

Ia menerangkan dalam dua hari terakhir ada peningkatan aktivitas penerbangan sebanyak delapan dari biasanya.

"Data harian kami untuk penerbangan ini jumlahnya ada sebanyak 46 aktivitas, belakangan ada peningkatan," ujarnya.

Peningkatan ini terjadi sejak kemarin (Kamis), dimana terjadi peningkatan sebanyak dua aktivitas penerbangan.

Sedangkan hari ini terjadi sebanyak 10 peningkatan aktivitas penerbangan dari hari biasa, dengan total ada sebanyak 56 aktivitas penerbangan.

Pihaknya menilai peningkatan ini menunjukkan, sudah mulainya arus mudik terlihat di Sumatera Barat.

"Kalau prediksi kami puncak arus mudik akan terjadi sekitar tanggal 27 Maret," ujarnya.

Hal ini ia sampaikan karena sudah ada beberapa maskapai penerbangan yang mengajukan penambahan jadwal penerbangan.

2. 100 Hektare Tanah Bukittinggi Berpindah ke Agam, Wali Kota Ramlan Tolak dan Siapkan Pembatalan

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan akan mengupayakan pembatalan pengurangan 100 hektare tanah Bukittinggi yang beralih ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Ia menilai perubahan batas wilayah ini tidak sesuai kesepakatan awal dan akan berdampak pada masyarakat.

Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias mengungkapkan bahwa batas luas tanah Kota Bukittinggi mengalami pengurangan seluas 100 hektare.

Hal ini diketahui setelah Ramlan Nurmatias mengadakan rapat dengan sejumlah SKPD.

"Ini tentunya masalah yang sensitif, saya baru mengetahui terkait berkurangnya batas Kota Bukittinggi dari pemaparan Asisten, Kabag Tapem dan Dinas PU," katanya.

Baca juga: Lapas Padang Bentuk Satgas Bersinar Bersama BNN & Polda Sumbar, Cegah Narapidana Kendalikan Narkoba

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, luas Kota Bukittinggi 2.417 hektare, kini luas Kota Bukittinggi terancam mengecil menjadi 2.317 hektare.

Ia sangat menyesalkan terjadinya pengurangan luas wilayah Kota Bukittinggi yang disepakati pada masa pemerintahan sebelumnya.

"Saya sudah mencari akar permasalahannya, yaitu penandatanganan surat tentang perubahan batas wilayah antara Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam. Ini yang saya sesalkan," ungkapnya.

Ia menjelaskan, Pemkot Bukittinggi sebelumnya sudah memiliki peraturan daerah (Perda) Tata Ruang dari rencana detail tata ruang (RDTR) yang disepakati Pemkab Agam untuk batas wilayahnya.

"RDTR Bukittinggi sudah duluan daripada Agam. Kesepakatan batas wilayah juga disetujui oleh masing-masing pihak. Kemudian Agam saat ini mulai menyusun RDTR, ternyata batas wilayahnya dirubah," katanya.

Baca juga: Tanggapan DPRD Bukittinggi Terkait Aksi Demo Mahasiswa Tolak UU TNI, Bantu Sampaikan Aspirasi

Ia juga mengatakan sebelumnya Biro Pemprov Sumbar telah berupaya menjembatani menyelesaikan, namun surat sudah terlanjur disampaikan hingga ke Kementerian Dalam Negeri.

"Persoalan ini akan membuat tanah ulayat (adat) masing-masing daerah berubah, akan menjadi persoalan panjang. Saya akan berupaya menyelesaikan pembatalan ke pusat. Saya tidak ingin masuk dan melanjutkan sistem yang salah," tegasnya.

Ramlan juga mengungkapkan adanya salah satu nagari (desa) yang semula berada di Agam kemudian dimasukkan ke wilayah Kota Bukittinggi.

"Ini anehnya lagi, Nagari Kapau dimasukkan ke Kota Bukittinggi tanpa adanya kesepakatan. Bagaimana jika warga tidak setuju, Bukittinggi dan Agam juga masing-masing tidak bisa menganggarkan, akan seperti apa nantinya," terangnya.

"Beberapa daerah yang terkena imbas pengurangan lahannya adalah Garegeh dan Tigo Baleh. Saya sengaja buka ini semua agar semua warga tahu, jangan sampai kami disalahkan atas kelalaian pemerintahan sebelumnya. Saya akan berupaya batalkan ini melalui pemerintah pusat di Jakarta," pungkasnya.(*)