Kasus Pelecehan Seksual di Padang Pariaman Meningkat, Ketua DPRD Minta Langkah Konkret

TRIBUNPADANG.COM,PADANG PARIAMAN - Kasus pelecehan seksual di Padang Pariaman, Sumatera Barat, terus meningkat. Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, meminta seluruh pihak untuk bergerak bersama dalam mengatasi persoalan ini.

Data terakhir pihak Polisi Resort (Polres) Padang Pariaman menunjukkan ada sebanyak delapan kasus pencabulan dan pelecehan seksual hingga akhir Februari 2025.

Jumlah itu belum termasuk dengan data dari Polres Pariaman, yang secara wilayah hukumnya termasuk beberapa kecamatan di Padang Pariaman.

Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, mengatakan, tren peningkatan ini harus menjadi perhatian bagi seluruh pihak.

Baik niniak mamak, alim ulama, pemerintah, unsur forum komunikasi pimpinan daerah dan lainnya harus ambil peran melihat kondisi yang terjadi di Padang Pariaman.

Baca juga: Pemko Bukittinggi Salurkan Bansos dan PKH, 2.751 Warga Terima Bantuan

 "Sudah saatnya merapatkan barisan, setiap elemen harus memainkan perannya untuk mengurangi masalah pelecehan seksual ini," ujarnya pada Selasa (4/3/2025).

Ia menilai, niniak mamak, alim ulama di setiap nagari bisa menghidupkan kembali ruang sosial di tengah masyarakat, memanfaatkan momentum ramdhan 1446 H.

Selain itu, solusi pencegahan lainnya melalui aktifitas positif untuk para anak muda turut kembali harus dihidupkan di nagari.

"Kami sudah minta agar pemerintah mengeluarkan surat edaran pada bulan Ramadhan ini untuk mengawasi penyakit masyarakat," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Padang Pariaman akan berikan perhatian khusus pada peningkatan kasus pencabulan dan pelecehan seksual di daerahnya pada masa awal kepemimpinan.

Baca juga: Baru Dilantik, Bupati Padang Pariaman Fokus Atasi Kasus Pencabulan, Libatkan Tokoh Agama

 Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis mengaku akan memberi perhatian khusus untuk masalah ini.

Ia mengaku akan melibatkan sejumlah unsur untuk mengatasi masalah ini mulai dari tokoh agama, tokoh adat, pemerintah dan forum komunikasi pimpinan daerah.

"Kita berharap dalam waktu dekat akan duduk bersama untuk membahas persoalan ini, mencari solusi dan langkah taktis untuk mengatasinya," ujar JKA, Selasa (4/3/2025).

JKA menyebut koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam mencegah penambahan kasus yang sejak awal tahun menunjukkan tren peningkatan.

Dalam waktu dekat, JKA mengaku sudah memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyakit masyarakat.