Sekda Dharmasraya Buka Konsultasi Publik RKPD 2026, Bahas Prioritas Pembangunan

TRIBUNPADANG.COM, DHARMASRAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Dharmasraya, Adlisman, membuka Konsultasi Publik RKPD 2026 di Auditorium Dharmasraya, Rabu (26/2/2025).

Forum ini digelar untuk menyerap aspirasi berbagai pihak dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini diikuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Transisi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta pemangku kepentingan.

Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya turut memantau jalannya kegiatan secara daring.

Konsultasi publik ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak guna menyusun perencanaan pembangunan daerah yang lebih partisipatif.

Baca juga: Masjid Raya Sumbar Gelar Tarawih Perdana Ramadan 1446 Besok Malam, Ingatkan Jamaah Jaga Kebersihan

Adlisman menekankan bahwa penyusunan RKPD 2026 harus selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Dharmasraya Sejahtera Merata.

Visi ini menekankan pembangunan yang berkeadilan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, tanpa ada kesenjangan antarwilayah maupun kelompok sosial.

Untuk itu, setiap OPD harus memastikan bahwa program dan kegiatannya benar-benar mendukung pencapaian visi ini, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur.

Ia juga mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah harus mensinkronkan program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Sinergi ini penting agar program yang dijalankan di tingkat daerah dapat berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional serta mendapatkan dukungan anggaran yang optimal dari berbagai sumber pendanaan,” katanya dilansir resmi.

Baca juga: 180 Personel Gabungan Disiagakan Jelan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pasaman Barat

Dia juga menyoroti perlunya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah guna mendukung pendanaan pembangunan ke depan.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian serius, baik melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah yang lebih efektif, maupun pengembangan potensi ekonomi lokal yang dapat meningkatkan kontribusi bagi kas daerah.

Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Adapun program populis yang harus didukung dalam RKPD 2026 adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan, guna menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang.

Baca juga: Hujan Deras Guyur Solok, Jalan Raya Padang-Solok di Nagari Cupak Digenangi Air