Dharmasraya Prioritaskan Perbaikan Jalan Provinsi dalam RKPD 2027 untuk Perkuat Akses Distribusi

Ringkasan Berita:

• Dharmasraya usulkan perbaikan jalan provinsi dalam RKPD Sumbar 2027.
• Bupati Annisa sebut akses jalan jadi kunci distribusi hasil bumi.
• Jalur Simpang Koto Baru hingga batas Jambi jadi prioritas.
• Perbaikan jalan ditargetkan tekan biaya logistik petani.
• Total usulan pembangunan Dharmasraya capai Rp157,3 miliar.

TRIBUNPADANG.COM, DHARMASRAYA - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya secara resmi menempatkan pembenahan infrastruktur jalan provinsi sebagai agenda mendesak dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran arus logistik serta memperkuat posisi daerah sebagai salah satu lumbung pangan di Sumatera Barat.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumatera Barat tahun 2027, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menekankan bahwa konektivitas wilayah merupakan prasyarat utama pertumbuhan ekonomi.

Tanpa akses jalan yang memadai, potensi sumber daya alam di daerah akan sulit bersaing di pasar yang lebih luas.

Pertemuan yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (8/4/2026), menjadi momentum krusial bagi Dharmasraya untuk menyelaraskan visi daerah dengan kebijakan provinsi.

Baca juga: Cuaca 7 Kota di Sumbar Hari Ini 9 April 2026, Payakumbuh Hujan Petir, Bukittinggi Hujan Ringan

Annisa menegaskan bahwa perbaikan akses bukan sekadar soal kenyamanan berkendara, melainkan tentang urat nadi distribusi hasil bumi masyarakat.

Beberapa titik yang menjadi sorotan utama dalam usulan tersebut meliputi ruas Simpang Koto Baru menuju Junction hingga batas Jambi di Abai Siat. Kawasan ini dinilai memiliki beban lalu lintas tinggi karena menjadi jalur pergerakan komoditas perkebunan dan pertanian antarprovinsi.

Selain itu, rehabilitasi jalan juga menyasar rute Simpang Sikabau hingga Simpang Koto Baru serta jalur menuju Tanjung Simalidu di Kecamatan Koto Salak.

Peningkatan kualitas aspal di titik-titik tersebut diharapkan mampu memangkas waktu tempuh dan menekan biaya logistik bagi para petani setempat.

Annisa menjelaskan bahwa infrastruktur jalan yang mantap akan menjadi katalisator bagi kemandirian pangan, air, dan energi. Hal ini sejalan dengan target nasional dalam memperkuat ketahanan wilayah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi.

Baca juga: 3 BERITA POPULER PADANG: Harga Plastik Naik, Mobil Terjun ke Jurang dan Bongkar Stadion H Agus Salim

Tidak hanya bergantung pada bantuan provinsi, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga merancang penguatan jaringan jalan kabupaten secara mandiri.

Fokusnya berada pada koridor ekonomi yang membentang dari Pulau Punjung hingga ke wilayah Sungai Rumbai, Koto Besar, Sitiung, dan Timpeh.

Pengembangan infrastruktur ini sengaja diarahkan untuk mengamankan jalur distribusi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan padi.

Sektor peternakan yang mulai berkembang pesat di Dharmasraya juga memerlukan jaminan aksesibilitas agar pasokan pakan dan distribusi ternak tetap stabil.

Secara administratif, total anggaran yang diusulkan Pemkab Dharmasraya untuk mendanai berbagai proyek strategis tersebut mencapai Rp157,3 miliar. Dana tersebut mencakup perbaikan fisik jalan hingga pengembangan sarana pendukung ekonomi kerakyatan lainnya.

Baca juga: 3 BERITA POPULER SUMBAR: Pedagang Sate Akhiri Hidup, Legalisasi Tambang Rakyat dan Warga Dibacok