Kabupaten Pasaman Barat
DPRD Pasaman Barat Usul Hak Angket untuk Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Daerah
DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mengusulkan penggunaan hak angket untuk memastikan akuntabilita
Penulis: Ahmad Romi | Editor: Rahmadi
Namun, pelaksanaan hak angket dihadapkan pada berbagai tantangan. Dinamika politik antarfraksi, keterbatasan sumber daya, tekanan dari eksekutif, dan kurangnya partisipasi publik menjadi hambatan yang harus dihadapi.
“Independensi DPRD sering kali terancam oleh tekanan politik atau intervensi dari kepala daerah,” ungkap Yondrizal.
Baca juga: Satlantas Polres Pasaman Barat Musnahkan Ratusan Knalpot Brong Hasil Penindakan Selama 2024
Selain itu, Yondrizal menekankan pentingnya integritas dan kompetensi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Anggota DPRD harus memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.
Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan hak angket. Dukungan masyarakat sangat diperlukan agar hak angket dapat berjalan dengan efektif dan sesuai tujuan.
Dalam konteks pemerintahan yang demokratis, hak angket merupakan alat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif.
“Dengan hak angket, DPRD dapat memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel,” tandasnya.(*)
Bupati Pasaman Barat Hadiri Konsultasi Publik Proyek KPBU Pelabuhan Teluk Tapang |
![]() |
---|
Ketua TP-PKK Pasbar Pastikan Penanganan Stunting dan Imunisasi Berjalan di Pasaman Barat |
![]() |
---|
Erisa Doddy San Ismail Ajak DWP Pasaman Barat Dorong Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah |
![]() |
---|
Ibu-Ibu di Pasbar Datangi Diduga Kafe Remang-Remang karena Resah Suami Sering Pulang Larut |
![]() |
---|
Akses Jalan Lingkungan di Sungai Aur Pasbar Diperbaiki PT BPP, Permudah Akses Anak-Anak ke Sekolah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.