Kapolres Diduga Terlibat Praktik Beking Tambang di Solok Selatan, Polda Sumbar: Masih Didalami

Hanya saja, yang kerap menjadi korban ialah pekerja, yakni masyarakat. Ketika pemilik modal meraup cuan yang banyak, pekerja hanya dapat upah yang hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Belum lagi, risiko kehilangan nyawa yang menghantui para pekerja.

"Risikonya besar bagi pekerja tambang, tapi keuntungan bukan milik mereka. Mereka tak punya pekerjaan lain, sedangkan kebun atau lahan pertanian mereka sudah tak ada karena tambang," Dewi.

Selain aktor-aktor yang disebutkan tadi, kata Dewi, juga ada aktor yang tak berlumpur kakinya, namun mendapatkan keuntungan, yakni yang membekingi tambang. "Itulah dia oknum aparat penegak hukum, biasanya kepolisian," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sebagian wilayah Sumbar marak aktivitas tambang ilegal. Kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan yang diduga karena beking membeking tambang, lanjut Dewi, mestinya menjadi momentum bersih-bersih di tubuh kepolisian.

Baca juga: POPULER SUMBAR Fakta Baru Polisi Tembak Polisi, Kebakaran Tewaskan 1 Orang , Korban Galodo 50 Kota

"Apakah polisi mampu? Pasti mampu, karena sumber daya ada pada mereka, persoalannya apakah mau untuk menghentikan itu (tambang ilegal)," ujarnya 

Dewi menuturkan, di samping menindak aktor pelaku tambang, pemerintah juga perlu memikirkan solusi untuk masyarakat pekerja yang hidupnya bergantung dengan aktivitas tambang.

"Tidak serta merta harus dihentikan begitu saja, kasihan juga kan negara tak sanggup menyediakan lapangan pekerjaan ke masyarakat," kata dia.

Dewi membeberkan sejumlah hal yang perlu dilakukan menyikapi tambang ilegal di Sumbar diantaranya;

1. Penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku penambangan emas ilegal.

2. Melakukan inventarisasi lokasi pertambangan emas ilegal dan penataan wilayah pertambangan yang ada.

3. Dukungan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat dengan usulan penetapan wilayah pertambangan rakyat (wpr) sehingga pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan kepada para penambang, agar penambang mengurus perizinan pertambangan dan melakukan penambangan dengan memperhatikan good meaning practice.

"Saya punya opsi, bagaimana tambang rakyat itu dikelola saja oleh nagari, artinya mereka silahkan usahanya disitu, tapi kemudian dibuat regulasi di nagari, bahwa tambang itu untuk rakyat, mereka bertanggung jawab untuk reklamasi dan menjaga lingkungan. Tapi tak ada lagi beking membeking, tak ada alat berat," kata Kepala Prodi S1 Ilmu Politik FISIP Unand ini. (*)