Program UHC Sumbar Terus Meningkat Selama 2024, 15 Kabupaten dan Kota Sudah Melebihi Target 

TRIBUNPADANG.COM, BUKITTINGGI - Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Sumatera Barat terus bertumbuh dengan cukup signifikan selama tahun 2024.

Kepala BPJS cabang Bukittinggi, Haris Prayudi, mengatakan hingga awal bulan November 2024, capaian UHC Provinsi Sumatera Barat  95,63 persen.

Dengan begitu, sebanyak 5.535.365 jiwa penduduk di Sumbar telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ia menyebutkan angka pencapaian program UHC Sumatera Barat sepanjang 2024 telah meningkat sebesar 4.87 persen.

Pada bulan November 2024 capaian UHC Sumatera Barat ada diangka 95.63 persen, terus meningkat dibandingkan Januari 2024 yang ada diangka 90.76 persen.

Baca juga: Pemkab Sijunjung: Pelayanan Publik Meningkat Berdasarkan Penilaian Ombudsman RI

 "Artinya dari total 5.788.436 jiwa penduduk Sumatera Barat 5.535.365 jiwa penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN," jelasnya kepada wartawan saat Media Gathering, Senin (18/11/2024).

Menurutnya, dari 19 Kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera Barat masih ada empat Kabupaten yang masih belum ada dalam kategori UHC atau 95 persen warganya telah tercover oleh JKN.

"Pertama ada Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan lalu Kabupaten Agam serta Kabupaten Solok," ujarnya.

Haris menghimbau bagi pemerintah daerah yang masih dibawah target UHC agar segera mencapainya.

Jika tidak, maka dampaknya masyarakat tidak bisa menggunakan hak JKN yang sudah dibayarkan oleh pemerintah.

Baca juga: Karupuak Sanjai dan Pakaian Adat Kurai V Jorong dari Bukittinggi Resmi Jadi Warisan Budaya Takbenda

"Kita menghimbau agar daerah yang belum mencapai target ini segera mengejarnya. Karena imbasnya nanti ke masyarakat, mereka tidak bisa menggunakan hak JKN dan harus mengeluarkan biaya pribadi," katanya.

Haris juga menambahkan BPJS terus mendorong pemerintah Kabupaten Kota untuk berupaya meningkatkan capaian UHC di wilayahnya masing-masing salah satunya dengan mendorong partisipasi pemerintah daerah mendaftarkan dan membayarkan iuran BPJS bagi masyarakatnya.

"Tidak ada batasan terkait support pemerintah daerah dalam menjaminkan masyarakatnya, tapi kita berharap setidaknya ada di angka 20 persen. Suport pemerintah daerah merupakan bentuk dari kemauan Pemda untuk menjaminkan masyarakatnya. Kita terus mendorong seluruh Pemda agar memiliki kepedulian yang lebih baik di sektor ini," tutup Haris.(*)