Pemprov Sumbar dan BNPB Gelar Rakor Antisipasi Peningkatan Status Gunung Marapi, Berikut Hasilnya

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan rapat koordinasi antisipasi peningkatan status Gunung Marapi menjadi siaga level III, Kamis (7/11/2024) malam.

Rapat koordinasi ini berlangsung pukul 21.00-23.30 WIB dipimpin oleh Plt Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dan Kepala BNPB diwakili Harmensyah.

Peserta rapat koordinasi ini di antaranya Pj Sekda Pemprov Sumbar, Korem 032 Wirabraja, Kepala Dinas BMCKTR, Kepala Dinas SDA BK, Kepala Dinas Perkimtan, Kepala Dinas Sosial, Kepala BMKG Stasiun Padang Panjang.

Lalu, Kepala BWS V, Kepala Pelaksana BPBD Agam, Tanah Datar, Bukittinggi, dan Padang Panjang, hingga koordinator FRPB Sumbar.

Baca juga: Status Gunung Marapi Naik ke Level III Siaga, Ini 9 Kecamatan Masuk Kawasan Rawan Bencana

Plt Gubernur Sumbar Audy Joinaldy menyampaikan hasil rapat koordinasi tersebut, yakni;

1. Peningkatan aktivitas Gunung Marapi di Sumatera Barat menjadi Siaga (Level III) perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Status Siaga Darurat baik itu di tingkat kabupaten/ kota maupun provinsi. Penetapan status keadaan darurat sangat penting karena menjadi dasar dalam pelaksanaan seluruh operasi penanganan siaga darurat Gunung Marapi.

2. Pada Status Keadaan Darurat jika sudah ditetapkan akan memberi kemudahan akses bagi Pos Komando (sebagaimana Psl. 50 UU No. 24 Tahun 2007 dan Pasal 24 PP No.21/2008) yaitu; pengerahan SDM, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, Imigrasi, cukai dan karantina, Perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan uang dan atau barang, Penyelamatan dan  komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

3. Pemerintah daerah diminta segera melakukan aktivasi Pos Komando Siaga Darurat dan terapkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

4. Komandan Siaga Darurat akan memimpin Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi di Posko baik itu bersifat rutin (Harian) atau insidental untuk selalu mengupdate/memutakhirkan data (data Kawasan Bahaya/KRB, upaya penanganan, ketersediaan sumber daya baik manusia, logistik, peralatan dan pendanaan, kendala-kendala yang dialami, dan lain-lain) dan menetapkan keputusan-keputusan strategis dalam operasi penanganan darurat.

5.  PVMBG dan BMKG merupakan stakeholder yang berwenang dan memiliki kapasitas untuk mengekspos kondisi mutakhir gunung api serta ancaman lainnya yang muncul karena adanya pemicu hujan, angin, dan lain sebagainya. Untuk ke dua Instansi ini harus selalu hadir dalam rapat posko.

6. Instrumen dalam Siaga Darurat Bencana Erupsi Gunung Api di antaranya: sistem peringatan dini (PVMBG), perencanaan kontingensi (Skenario Terjelek), penyiapan Sumberdaya (SDM, logistik & peralatan), sistem peralatan komunikasi dan informasi, penyiapan tempat evakuasi, jalur evakuasi, rambu Evakuasi dan pelatihan dan geladi.

7. Siapkan data terpilah dan informasi penanganan yaitu: menentukan lokasi tempat pengungsian, menghitung jumlah kepala keluarga (KK) yang akan diungsikan, jumlah jiwa berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, perlindungan dan prioritas kelompok rentan yang akan diungsikan dan merencanakan hingga menyiapkan pemenuhan kebutuhan pengungsi.

Kebutuhan pengungsi tersebut di antaranya : air bersih dan sanitasi, sandang/ non pangan, kesehatan dan psikososial, penampungan dan tempat hunian sementara, penyediaan layanan pendidikan darurat dan lain sebagainya.

8. Media Center sebagai corong penyebarluasan informasi aktif bersama posko untuk menangkal hoaks dan memberikan sosialisasi dan imbauan-imbauan kepada masyarakat agar terhindar dari jatuhnya korban jiwa.

Selain itu, dari hasil rapat tadi malam, diinformasikan juga bahwa hari ini, Jumat (8/11/2024) tim BNPB melakukan kunjungan ke Kabupaten Agam untuk mengecek dan memastikan penanganan siaga darurat bencana Gunung Marapi berjalan baik.

Di hari berikutnya, tim BNPB juga akan mengunjungi Tanah Datar dan Padang Panjang.

_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News