Nasional
Sumbar di Papan Bawah Indeks Kebebasan Pers, Hasril Chaniago Sebut, Independensi yang Relatif Rendah
Wartawan Senior asal Sumatera Barat (Sumbar), Hasril Chaniago berpendapat bahwa hasil survei, indeks kebebasan pers (IKP) yang dirilis oleh Dewan Pers
Menurut Ketua Komisi Pendataan, Sapto Anggoro, turunnya skor IKP dua tahun berturut-turut ini karena menggambarkan kondisi pers yang tidak baik-baik saja.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan, penurunan ini cukup signifikan karena dari sebelumnya bebas menjadi cukup bebas.
Pengaruh paling besar terhadap Survei IKP ini karena merosotnya Lingkungan Ekonomi di semua provinsi, akibat adanya tekanan ekonomi pada media.
Baca juga: Ketua Dewan Pers Ingatkan Insan Pers & Jurnalis : Harus Independen, dan Jangan Jadi Tim Sukses

Berikut 10 besar Survei IKP yaitu :
1. Kalsel 80,91
2. Kaltim 79,96
3. Kalteng 79,58
4. Bali 79,42
5. Yogya 77,71
6. Riau 76,63
7. Kaltara 75,45
8. Jateng 75,06
9. Bengkulu 74,34
10. Banten 74,09
Dari hasil survei tersebut, Kalsel menjadi satu-satunya Provinsi yang skornya di atas 80, yang antara lain karena Lingkungan Politik nilainya sebesar 82,73. Sementara skor Lingkungan Ekonomi 79, 33 dan Lingkungan Hukum 78,89.
Bila dibanding tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta yang berada di urutan buncit, peringkat 38, kini naik ke peringkat 23 dengan skor 70,91.(*/rel)
Hasril Chaniago
Focus Group Discussion
Indeks Kebebas Pers
Dewan Pers
Wartawan Senior
Disrupsi Digital
Sumatera Barat
Presiden Resmikan 6 Kodam Baru, Berikut Daftar Nama dan Wilayah Teritorial |
![]() |
---|
Badan Gizi Nasional Rekrut Masyarakat Miskin untuk Kerja di Dapur MBG |
![]() |
---|
Dewan Pakar Badan Gizi Nasional Sebut Makan Bergizi Gratis Mampu Tingkatkan Konsentrasi Anak |
![]() |
---|
Catatan Kiprah Kwik Kian Gie Jadi Menteri Era Gus Dur dan Megawati, Perumus Kebijakan Ekonomi |
![]() |
---|
HUT ke-80 RI, Pemenang Sayembara Logo Adalah Bram Patria Yoshugi: Karya Terbaik Anak Bangsa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.