Artikel: Dampak Positif PTSL terhadap Pembangunan dan Perekonomian Nasional

Kedua elemen ini dapat memberikan kepastian hukum kepada investor yang datang untuk menanamkan modalnya di kota/kabupaten tersebut.

Tujuan untuk mendatangkan investor ini juga mendorong pemerintah menguatkan regulasi di bidang tata ruang dalam rangka mendukung investasi.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN disiapkan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Penyiapan regulasi tersebut membutuhkan koordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR sebagai turunan dari RTRWN.

Di samping RDTR harus terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah masuknya investasi di Indonesia, hal ini sejalan dengan upaya transformasi digital dalam penerapan Reforma Agraria khususnya dalam PTSL yang sudah diberlakukan pada sejumlah kantor pertanahan daerah.

Cegah Mafia Tanah

Percepatan PTSL untuk sertifikasi tanah bagi masyarakat juga memiliki dampak positif lainnya yakni mencegah mafia tanah yang suka mempermainkan masyarakat dalam bidang pertanahan.

Kepemilikan sertifikat tanah oleh masyarakat dapat menjadi bukti kepastian hukum yang mencegah mafia tanah untuk beroperasi. Di samping itu, percepatan PTSL bagi masyarakat juga mendorong percepatan implementasi sertifikat elektronik di kantor-kantor pertanahan.

Dibandingkan dengan sertifikat biasa, sertifikat tanah elektronik memiliki sejumlah keunggulan sebagai berikut ini.

Keunggulan pertama,  kepemilikan tanah sudah diregistrasi secara permanen pada pusat data.

Keunggulan kedua, sertifikat elektronik tidak bisa dipalsukan oleh para mafia tanah karena sertifikat elektronik memiliki barcode khusus yang menjadi identitas tunggal pemilik tanah.

Keunggulan ketiga, jika hilang masyarakat bisa mencetak kembali sertifikat elektronik tersebut baik di kantor pertanahan terdekat maupun di rumah sendiri.

Percepatan PTSL yang digalakkan oleh pemerintah juga dapat mewujudkan kehadiran Satu Peta yang sangat penting bagi kepentingan ekonomi bangsa dan negara Indonesia.

Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy guna mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kebijakan ini membuat perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan PSN dan pengembangan KEK, dapat mengacu pada data spasial yang akurat.

Kebijakan Satu Peta ini dapat menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga proses pembangunan bisa cepat.