Target PAD Pemkab Pasaman Barat Sumbar Rp131 Miliar, Per 17 Oktober 2024 Capai 69,18 Persen

TRIBUNPADANG.COM, PASAMAN BARAT - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 sebesar Rp131.060.214.925, namun hingga 17 Oktober 2024 realisasi baru sebesar 69,18 persen atau senilai Rp90.671.076.746.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pasaman Barat, Afrizal Azhar kepada tribunpadang.com mengatakan ada sebanyak 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai target PAD.

Untuk Bapenda mempunyai target sebesar Rp36.824.935.417 yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak pergelaran kesenian, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak penerangan jalan sumber lain, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB P2, BPHTB, retribusi kekayaan daerah (kendaraan), retribusi pelayanan tempat, pendapatan denda pajak restoran/PPI, pendapatan denda PBB P2, pendapatan denda galian C, lain-lain pendapatan asli daerah.

“Hingga pertanggal 17 Oktober 2024 ini, realisasi PAD dari Bapenda baru sebesar Rp22.318.200.130 atau sebesar 60,61 persen. Kita optimis target itu akan tercapai hingga akhir tahun nanti,” katanya di Simpang Empat, Selasa (22/10/2024).

Kemudian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki target PAD sebesar Rp19.437.618.980 dan berhasil terealisasi sebesar Rp14.113.353.948 atau sebesar 72,61 persen. 

Baca juga: Korban Kebakaran di Andalas Padang Sumbar Sudah Belasan Hari Tidur di Tenda, Harapkan Bantuan Rumah

Jumlah itu berasal dari penerimaan jasa giro, pendapatan bunga atas penempatan uang, bagian laba yang dibagikan, pendapatan dari pengembalian pembayaran, pengembalian dari pengembalian kelebihan, hasil pengelolaan dana bergulir, dan hasil penjualan aset lainnya.

“Selanjutnya untuk RSUD yang berasal dari BLUD targetnya sebesar Rp47.141.051.857 dengan realisasi sebesar 67,54 persen atau senilai Rp31.840.718.728. Sedangkan Satpol PP yang dengan target sebesar Rp70.000.000 belum ada realisasi sama sekali,” ungkapnya.

Sama halnya dengan Dinas Koperasi dan UKM belum ada realisasi PAD dengan target sebesar Rp105.000.000 yang bersumber dari retribusi pelayanan pengujian alat ukur takar timbang dan perlengkapannya.

Sementara itu, Dinas Kesehatan dengan target PAD sebesar Rp23.038.807.896 telah terealisasi senilai Rp21.212.067.209 atau sebesar 92.07 persen. Untuk Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp112.223.705 dan baru terealisasi sebesar Rp43.961.890 atau 39,17 persen.

Dinas Perikanan yang memiliki target Rp75.000.000 telah terealisasi sebesar Rp31.700.000. Berikutnya Dinas Lingkungan Hidup dengan target Rp200.000.000 baru terealisasi sebesar Rp82.815.995.

“Untuk Dinas Perhubungan targetnya sebesar Rp600.000.000 yang bersumber dari retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya, dan retribusi pemakaian kendaraan bermotor,” ucapnya.

PAD terbesar yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yakni sebesar Rp1.952.557.070 dan telah terealisasi sebesar Rp629.463.846.

“Untuk sumber PAD di Dinas PUPR ini antara lain retribusi pemakaian kendaraan bermotor, retribusi persetujuan bangunan gedung, pendapatan denda keterlambatan, dan hasil eksekusi jaminan atas pengadaan barang,” ungkapnya.

Terakhir, ada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan jumlah target PAD sebesar Rp400.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp23.450.000 yang bersumber dari retribusi pengawasan dan pengendalian menara serta Kecamatan Sungai Beremas sebesar Rp20.000.000 dengan sumber pendapatan yang terealisasi dari retribusi pemakaian ruangan sebesar Rp7.175.000.

“Kami berharap disisa waktu yang ada ini kita semua bisa lebih mengoptimalkan pencapaian PAD sesuai target yang sudah disampaikan,” pungkasnya.

_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News