Komisi II DPRD Sumbar Studi Komparatif ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan kunjungan studi komparatif ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Kamis (17/10/2024).

Berdasarkan rilis tertulis yang diterima TribunPadang.com, legislator dari Sumbar ingin melihat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai Pemprov Banten dalam memaksimalkan perikanan tangkap dan budidaya sebagai peluang bagi pertumbuhan industry pengolahan produk hasil perikanan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbar Ilson Cong juga mengatakan, Provinsi Banten ialah penerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai salah satu ekspor produksi ikan terbesar secara nasional, selain Sumatera Utara dan DKI Jakarta. 

“Kita perlu belajar dari Banten dimana Kemajuan pengelolaan usaha dan industri perikanan sudah jauh berkembang lebih baik dari kita. Mereka memang di untungkan dengan tiga kawasan perairan laut, Selat Sunda, Laut Jawa dan Samudra Hindia, selain itu daerah mereka juga berdekatan dengan DKI Jakarta pusat ekspor dan Pasundan Jawa Barat. Namun tentunya upaya-upaya mengembangkan pengelolaan Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat perlu kita tingkat dengan segala kekurangan dan potensi yang ada,” ujar Ilson Cong.

Ilson Cong juga mengatakan, pihaknya menyadari potensi kelautan dan perikanan Sumbar juga cukup besar, termasuk perikanan darat.

Baca juga: Ketua dan 3 Wakil Ketua DPRD Sumbar Semuanya dari Dapil Padang

Selain bertani masyarakat Sumbar juga mengelola perikanan darat, walaupun belum terkelola secara professional dan belum mendapatkan pendapat yang menyejahterakan nelayan. 

“Tangkap ikan perairan laut nelayan kita selain peralatan yang masih belum memadai dan banyak yang bersifat tradisional, belum begitu banyak usaha kelompok nelayan yang memiliki peralatan yang modern, sehingga hasilnya juga belum meningkat secara signifikan,” katanya.

Ilson Cong juga mengatakan nelayan di Sumbar mengalami permasalahan beberapa faktor yang menyebabkan kalangan nelayan tidak berkembang pesat, di antaranya keterbatasan modal, keterbatasan keterampilan, tekanan dari pemilik modal, sistem perdagangan ikan yang tidak transparan, keterbatasan teknologi penangkapan, ketergantungan terhadap musim, wilayah tangkapan yang terbatas dan permainan harga jual ikan.

“Segala persoalan dan peluang yang ada dalam memajukan usaha perikanan di Sumatera Barat mestilah kita persamakan, sehingga kebangkitan usaha perikanan dan pengelolaan perairan laut Sumatera Barat dapat berkembang secara cepat, baik  dan maksimal, sesuai dengan regulasi dan dukungan pemerintah pusat, demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” harapannya. 

Baca juga: Daftar 5 Komisi DPRD Sumbar, Dibentuk Pada Rapat Paripurna Kemarin

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumbar ini juga mendukung upaya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi se Indonesia, Reti dan Elly Susayanti sebagai Kadis yang nyinyir terhadap program nasional pembatasan kuota pengelolaan tangkap ikan laut dalam area 0-12 mil merupakan kewenangan pemerintah provinsi, dimana nantinya akan ada pungutan yang dilakukan pihak kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola di provinsi dimana yang mendapat hanyalah pemerintahan kabupaten/ kota dan pemerintah pusat, sementara provinsi tidak mendapat apa-apa, agar kebijakan ini ditinjau  ulang dalam kegiatan tersebut. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Eli Susayanti dalam kesempatan itu menyampaikan, ada 4 Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023 (Pergub No 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023). Dimana Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Banten berada pada prioritas pertama, meningkatkan pemerataan perkembangan dan kualitas pertumbuhan ekonomi.

“Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Banten tahun 2023, 71.846,90 ton, produksi Perikanan budidaya 113.336,63 ton dan total produksi usaha perikanan Provinsi Banten 187.309,43 ton. Ada kenaikan 3,25 persen dari tahun sebelumnya. Provinsi Banten juga memiliki 18 pelabuhan yang berada di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang,” ujar Eli Susayanti. 

Eli Susayanti juga mengatakan, peluang sektor proses bisnis perikanan tangkap, ada 4, pertama Sarana Docking Kapal Perikanan, dimana jumlah kapal perikanan di provinsi Banten 13.282 unit dengan mayoritas 80 % menggunakan bahan kayu sehingga rutin memerlukan perbaikan. Kedua, SPBU-Nelayan, dimana jumlah SPBU-N 9 unit, masih terkendala akses jauh mendapatkan BBM. 

Baca juga: Unsur Pimpinan Rampung, DPRD Sumbar Segera Bentuk Alat Kelengkapan Dewan

“Ketiga Pabrik Es, jumlah pelabuhan perikanan provinsi Banten yang memiliki pabrik es hanya ada dua pelabuhan perikanan yaitu PPN Karangantu dan PP Binuangeun dari 17 pelabuhan perikanan. Keempat, Pengembangan Wisata Bahari, salah satu fungsi pelabuhan perikanan sebagai wisata bahari seperti pelabuhan perikanan nusantara Karangantu yang lebih dikenal pantai Gope,” ungkapnya. 

Sementara itu peluang sektor proses bisnis perikanan budidaya Provinsi Banten, Eli Susayanti katakan ada 4 kegiatan, pertama Produksi Pakan Mandiri, dimana Kelompok pembudidaya ikan dengan jumlah pembudidayaan 39.361 orang mayoritas mengunakan pakan ikan pabrikan.