DPRD Sijunjung Sumbar Resmi Miliki Pimpinan Definitif 2024-2029, Rengga Wana Putra Ketua

TRIBUNPADANG.COM, SIJUNJUNG – DPRD Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat , kini resmi memiliki pimpinan definitif untuk masa jabatan 2024-2029. 

Pelantikan berlangsung dalam rapat paripurna di ruang Paripurna DPRD setempat pada Kamis (17/10/2024).

Dalam rapat tersebut, Rengga Wana Putra dari Partai Golkar dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung secara definitif.

Kemudian Wakil Ketua DPRD Sijunjung dijabat oleh Kepridaus dari partai PKS dan Syahril Syamra dari partai Gerindra.

Komposisi pimpinan DPRD Sijunjung diambil berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan urutan Golkar sebagai ketua DPRD, PKS wakil ketua I, dan Gerindra wakil ketua II.

Baca juga: Eks One Direction Liam Payne Tewas Terjatuh dari Balkon, Petugas Temukan Bukti Mencurigakan di TKP

Rengga dalam sambutannya menyampaikan akan mendorong iklim sejajar dan terus bersinergi untuk kemajuan Kabupaten Sijunjung.

Serta menjadikan Kabupaten Sijunjung lebih maju serta berdikari dalam bidang ekonomi.

Ia berkomitmen untuk bekerja keras dalam memimpin DPRD Kabupaten Sijunjung dan berencana menyelesaikan pembentukan alat kelengkapan dewan.

“Terus bangun kinerja terbaik dan bersinergi dengan pemerintah daerah sebagai daerah pertanian menjadi ikon yang mendongkrak sektor perekonomian,” katanya.

Lanjutnya, tak luput meminta saran dan dukungan dari berbagai pihak untuk kemajuan bersama.

Baca juga: Dua Kurir dan Tiga Pemakai Sabu Ditangkap Satresnarkoba Polres Solok Selatan Sumbar

Tantangan ke depan tentunya tidak mudah, namun dengan kerja sama dan sinergisitas seluruh elemen bisa dihadapi .

Sementara itu Penjabat sementara (Pjs) Bupati Sijunjung, Meifrizon mengucapkan selamat atas pelantikan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Sijunjung.

“Semoga dapat menjalankan amanah dengan baik serta pelantikan ini tak hanya seremonial saja tetapi momentum yang penting sebagai kontribusi untuk daerah,” ucapnya.

Ia juga mengajak bersama dan berkolaborasi hingga dapat menghadapi rintangan yang dihadapi untuk kepentingan publik dan transparansi dalam setiap kebijakan.(*)