Pilkada 2024
ASN Bukittinggi Tegaskan Netralitas Jelang Pilkada 2024, Teken Pakta Integritas
Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi menegaskan komitmen netralitas mereka jelang Pilkada 2024.
Penulis: Fajar Alfaridho Herman | Editor: Rahmadi
TRIBUNPADANG.COM, BUKITTINGGI - Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi menegaskan komitmen netralitas mereka jelang Pilkada 2024.
Pada Kamis (26/9/2024), mereka menggelar apel deklarasi netralitas di Halaman Balaikota, diiringi dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pejabat tinggi pratama.
Dalam pakta integritas tersebut berisi keterangan bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi harus menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
Menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
Baca juga: Hani Syopiar Rustam Dilantik Sebagai Pjs Wali Kota Bukittinggi, Pernah Mimpin Banyuasin 2023
“Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun,” ujar seluruh ASN dalam membacakan deklarasi yang dipimpin langsung oleh Pjs Wali Kota.
Pjs Wali Kota Bukittinggi, Hani Syopiar Rustam mengatakan netralitas tidak hanya bagi ASN saja, tapi juga termasuk bagi pegawai honorer. Semua harus komitmen untuk tidak terlibat dalam politik praktis.
“Semua pihak yang dibiayai oleh APBN dan APBD, wajib menjunjung tinggi netralitas dalam Pilkada. Mulai dari sebelum sampai setelah pilkada nanti, semua harus menjaga netralitas. Jika terbukti nantinya ada pelanggaran, akan ditindak sesuai Undang-Undang yang berlaku,” tegasnya.(*)
KPU Pariaman Kembalikan Rp271 Juta Dana Hibah Pilkada 2024, Bukti Akuntabilitas Anggaran |
![]() |
---|
Anggaran PSU dan Pilkada Ulang di 26 Daerah Capai Rp719 Miliar |
![]() |
---|
DPR Dorong Gotong Royong Pemerintah Pusat dan Pemda Soal Dana PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Mendagri Tito Minta Daerah Pangkas Pengeluaran Tak Penting untuk Biayai PSU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
KPU Butuh Rp 486,3 Miliar untuk Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.