Terkait Konflik Lahan Masyarakat Suku Chaniago Nagari Aia Gadang Barat, BPN Pasbar Beri Penjelasan

Masyarakat mengelar aksi damai terkait pengukuran tanah ulayat mereka tanpa surat tugas oleh oknum petugas BPN.

Aksi ini menyoroti klaim kepemilikan tanah ulayat yang dianggap sah oleh masyarakat setempat, yang menolak adanya pengukuran ulang tanpa persetujuan mereka.

Koordinator aksi, Muklis Chan, menegaskan bahwa mereka hanya menginginkan perlindungan atas tanah yang telah mereka kuasai selama ini.

“Kami hari ini menyampaikan aspirasi kepada Kepala BPN, bahwa kami tidak bersedia lahan kami diukur ulang,” katanya kepada awak media di Simpang Empat, Senin (24/6/2024) pagi.

Hal itu menurutnya dikarenakan lahan yang diukur ulang oleh BPN itu merupakan tanah ulayat mereka dan mereka mengklaim memiliki surat penguasaan lahan tanah ulayat tersebut.

“Orang yang merasa memiliki bukti kepemilikan dan telah mengajukan ke BPN itu, dia hanya beli suratnya saja, bukan tanah. Maka kami tidak mau hal itu ditaruh diatas lahan kami,” ujarnya.

Baca juga: 511 Hektar Lahan Pertanian Tanah Datar Terdampak Banjir Bandang, Pemkab Ajukan Reklamasi ke Kementan

Terkait dengan adanya oknum petugas BPN yang datang ke lokasi tanah masyarakat untuk mengukur tanpa dilengkapi surat tugas, maka masyarakat meminta pihak BPN untuk menindak oknum tersebut.

“Oknum petugas yang kami sebut tadi bersikeras dengan orang yang punya surat tadi akan melakukan pengukuran batas alam dan lain sebagainya. Padahal lahan yang mereka akan ukur itu adalah lahan kami masyarakat yang telah kami kuasai sejak lama,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihak masyarakat memberikan waktu dalam kurun satu minggu untuk menindak oknum tersebut dan apabila tidak ada tindakan, maka mereka mengklaim akan melakukan aksi yang lebih besar.

“Kalau tidak, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dan akan aksi di Padang,” pungkasnya.

_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News