700 Ribu Kubik Material Vulkanik Gunung Marapi jadi Ancaman, Sumbar Butuh Sistem Peringatan Dini

TRIBUNPADANG.COM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada sekitar 700 ribu kubik material vulkanik pasca erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat (Sumbar).

Oleh karena itu Sumbar butuh sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) untuk mengantisipasi dampak banjir bandang yang ditimbulkan.

Hal itu disampaikan Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh saat rapat persiapan pemasangan sistem peringatan dini pada Minggu (9/6/2024).

Udrekh mengatakan, pemasangan instrumen peringatan dini sangat penting untuk mengantisipasi potensi yang masih akan terjadi di wilayah terdampak saat ini.

"Masih ada sekitar 700 ribu m3 material vulkanik pasca erupsi Gunung Marapi," katanya dilansir laman resmi, senin (10/6/2024).

Baca juga: Status Tanggap Darurat Banjir Bandang Selesai, Pemkab Tanah Datar Tetapkan Transisi Darurat 1 Tahun

Sistem peringatan dini ini akan mengintegrasikan informasi cuaca, informasi aktivitas gunung api, informasi getaran dan sensor cuaca.

Berbagai informasi tersebut akan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk kesiapsiagaan maupun langkah mitigasi terhadap potensi dampak bencana. 

Udrekh bersama tim dan dukungan BPBD Provinsi Sumbar akan melakukan survei sebagai langkah awal kegiatan pemasangan alat peringatan dini.

Pihaknya telah mendapatkan data dan informasi spasial kondisi pascabencana lahar dingin. Ia menambahkan, ini akan membantu tim untuk menentukan titik perangkat sebagai bagian dari sistem peringatan dini. 

Selanjutnya, Udrekh menekankan juga pada aspek masyarakat setempat. Sistem peringatan dini tidak sebatas pada perangkat atau fasilitas teknologi yang digunakan, tetapi juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat.

Baca juga: Sempat Macet Akibat Truk Rebah di Tengah Jalan, Jalur Padang-Solok Sudah Bisa Dilewati Kembali

Hal tersebut bertujuan agar warga paham dan melakukan aksi dini apabila mendengar bunyi sirine peringatan dini.

"Di samping itu, sosialisasi juga membuat mereka turut merawatnya sehingga keberlanjutan fungsi perangkat dapat terjaga," ujarnya.

Pertemuan persiapan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar dan jajaran, serta perwakilan personel dari direktorat di lingkugan BNPB dan Tatonas.

Sedangkan pada rencana survei,  Udrekh menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan, di antaranya waktu pelaksanaan kegiatan masih pada rentang transisi darurat, penentuan titik sensor dan sirine, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati menyampaikan bahwa peringatan dini ini bentuk komitmen pusat terhadap tiga kabupaten yang dilanda banjir lahar dingin pada 11 Mei 2024 lalu.

Ketiga wilayah terdampak bencana tersebut di antaranya Kabupaten Padang Panjang, Agam dan Tanah Datar. Raditya berharap, pemerintah provinsi dan kabupaten serta partisipasi masyarakat turut andil dalam pemasangan maupun pemeliharaan instrumen peringatan dini.

Baca juga: 483 Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Sumbar Sepanjang 2023, Kasus Tak Terekspose Lebih Banyak

“Tantangan selanjutnya bagaimana sistem peringatan dini ini dapat mendorong adanya early action di tengah masyarakat,” ujarnya dilansir laman resmi, Minggu (9/6/2024).

Pemasangan perangkat peringatan dini ini diharapkan dapat menjadi contoh kasus yang baik. Menurutnya, modalitas yang dimiliki masyarakat setempat telah ada sehingga ini dapat membantu untuk memahami peringatan dini dan mereka mampu melakukan aksi dini untuk merespon peringatan dini tersebut. 

Hari ini, Senin (10/6/2024) Deputi Bidang Sistem dan Strategi dan Deputi Bidang Pencegahan BNPB akan bertemu dengan Gubernur Sumbar, khususnya menyampaikan persiapan pemasangan peringatan dini.

Kehadiran dan pertemuan bersama gubernur ini sebagai bentuk komitmen kuat dan harapan adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat. 

Terkait dengan bencana banjir lahar dingin di beberapa kabupaten, data BNPB per 29 Mei 2024 mencatat korban meninggal dunia sebanyak 63 orang dan 10 lain dinyatakan hilang.

Operasi pencarian pun telah dihentikan oleh tim SAR gabungan pada 8 Juni 2024 lalu. Sedangkan total kerusakan pada sektor pemukiman mencapai 503 unit, dengan rincian rusak berat 126, rusak sedang 43 dan rusak ringan 334.(*)