Banjir Lahar Dingin Gunung Marapi

Batu-Batu Besar di Aliran Lahar Gunung Marapi bakal Diledakkan untuk Cegah Galodo

Batu-batu besar yang berada di sekitar aliran lahar Gunung Marapi bakal diledakkan untuk mencegah kembali terjadinya banjir bandang atau galodo

Penulis: Rahmadisuardi | Editor: Rahmadi
TribunPadang.com/Fajar Alfaridho Herman
Suasana pasca banjir lahar dingin ditemukan di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Senin (13/5/2024). 

TRIBUNPADANG.COM, BUKITTINGGI - Batu-batu besar yang berada di sekitar aliran lahar Gunung Marapi bakal diledakkan untuk mencegah kembali terjadinya banjir bandang atau galodo di Sumatera Barat (Sumbar).

Rencana tersebut dibahas tim penanganan darurat bencana banjir lahar hujan atau galodo Sumatra Barat saat rapat di Istana Bung Hatta Bukittinggi pada Rabu (22/5/2024).

Rapat tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo setelah melakukan tinjauan ke lokasi terdampak galodo di Kabupaten Agam Sumatera Barat pada Selasa (21/5/2024) lalu.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, mengatakan dalam rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan, terdapat empat langkah mendesak yang perlu segera dilaksanakan.

Empat hal tersebut, kata dia, sebagai langkah mitigasi untuk antisipasi risiko potensi bencana serupa di kemudian hari.

Baca juga: Kandang Ayam Dekat ke Permukiman, Warga Pasaman Baru Pasbar Sumbar Keluhkan Banyaknya Lalat

Empat hal tersebut, kata dia, antara lain peledakan batu-batu besar material Gunungapi Marapi, normalisasi daerah aliran sungai, pembangunan sabo dam, dan penguatan Early Warning System.

"Peledakan batuan material Gunungapi Marapi diperlukan agar jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi di hulu, material batuan ini tidak menyumbat alur aliran air," kata Abdul Muhari dalam Siaran Pers BNPB pada Kamis (23/5/2024).

Terkait pembangunan sabo dam, Presiden telah menginstruksikan pembangunan sebanyak 56 sabo dam di beberapa wilayah sungai yang berhulu ke Gunungapi Marapi. 

Kementerian PUPR, kata dia, merencanakan akan memulai pembangunan sabo dam sebanyak delapan unit pada tahun 2024 ini.

"Pada tahun 2025 akan dilanjutkan pembangunan sabo dam sebanyak 34 unit dan tahun 2026 sebanyak 14 unit," sambung dia.

Baca juga: Komix Herbal Peduli: Berikan Bantuan Untuk Korban dan Relawan Banjir Tanah Longsor di Sumatera Barat

Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto juga telah menyatakan pihaknya akan memperkuat sistem peringatan dini galodo di sekitar kawasan rawan bencana Gunungapi Marapi saat rapat koordinasi penanganan darurat di Istana Bung Hatta, Bukittinggi Sumatera Barat pada Kamis (16/5/2024).

Ia mengatakan pihaknya akan mendorong penguatan sistem peringatan dini bagi masyarakat khususnya yang berada tidak jauh dari kaki Gunungapi Marapi di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. 

Nantinya, kata dia, pembangunan sistem peringatan dini tersebut akan bekerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 

"Segera buat sistem peringatan dini menggunakan kabel untuk mengukur tinggi muka air karena kan itu tidak mahal jadi bisa menggunakan hibah dan rehabilitasi atau dana siap pakai nanti kami akan terus mendampingi pemerintah daerah," kata dia. 

Ia meminta pemerintah pusat dan daerah mengawal dan merealisasikan pembangunan sabo dam sebagai bagian dari infrastruktur mitigasi.

Baca juga: Forum Anak Agam Hibur, Anak-Anak Korban Banjir

Selain itu, ia juga agar rambu zona bahaya serta alat pemantau curah hujan dan ketinggian muka air sungai dipasang.

"Mohon pembangunan sabo dam itu dikawal, tahun ini sampai tahun depan bisa 25 sabo dam bersama Kementerian PUPR, ini bagian dari infrastruktur mitigasi di aliran lahar dingin," kata dia. 

Penguatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini tersebut merupakan bagian dari amanah UU Nomor 24 Tahun 2007 di mana penanggulangan bencana meliputi upaya prabencana dan pascabencana. 

Tahap prabencana tersebut meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini. 

Hal tersebut dinilai menjadi kunci guna mengurangi risiko bencana di masa mendatang termasuk dalam upaya meminimalisir dampak korban jiwa.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Pembangunan Jalan dan Jembatan Dikebut di Area Terdampak Banjir Bandang Sumbar

Pembuatan sistem peringatan dini tersebut sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh BMKG.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dalam rapat, mengatakan perlu adanya sistem peringatan dini bencana banjir bandang atau galodo langsung di masyarakat.

Sebab, kata dia peringatan dini yang selama ini ada dan dikeluarkan BMKG hanya terkait dengan peringatan dini hujan. 

"Sebelum terbangunnya sabo dam hujannya harus terus dimonitor peringatan dini yang kami sampaikan adalah peringatan dini hujan dan ini tidak terkait dengan peringatan dini banjir lahar jadi harus ada alat untuk mengukur tinggi muka air di sungai aliran lahar, seperti bentang kabel jadi kalau sudah terputus sirine akan berbunyi dan itu dipasang di hulu atas," kata Dwikorita. 

Ia mengatakan setelah melakukan analisa di wilayah Sumatra Barat, ditemukan bahwa meskipun musim kemarau namun wilayah Sumatra Barat tetap hujan.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Pembangunan Jalan dan Jembatan Dikebut di Area Terdampak Banjir Bandang Sumbar

Sehingga, lanjut dia, diperlukan penanganan jangka panjang secara permanen berupa kesiapsiagaan dan mitigasi guna mengantisipasi bencana serupa terulang lagi. 

"Karena memang di sekitar kaki Gunungapi Marapi banyak pertemuan sungai, bahkan hingga tiga sungai maka ini perlu ditangani dengan kesiapsiagaan dan mitigasi jangka panjang ini menjadi ancaman berikutnya dikhawatirkan lebih besar kami tidak menakuti tapi ini harus ditangani bersama, apabila tidak ada hujan insyaAllah aman," kata Dwikorita.(*)

Sumber: Tribun Padang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved