Tanggapan Masyarakat Terkait Relokasi Rumah di Bantaran Sungai yang Berhulu di Gunung Marapi Sumbar

TRIBUNPADANG.COM, AGAM - Sejumlah masyarakat yang terdampak banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) memberikan tanggapan terkait rencana relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Salah seorang pengungsi di posko bencana SD N 08 Kubang Duo Koto Panjang, Zulfarida menyatakan kesiapannya jika memang akan di relokasi.

Namun, ia berharap agar nantinya bantuan relokasi rumah bisa menunjang penghasilannya.

"Kami siap jika disuruh pindah, kalau bentuk bangunannya yang penting nyaman untuk ditinggali. Yang paling penting nantinya bantuan apapun bisa menunjang kehidupan kami selanjutnya," ujarnya, Jumat (17/5/2024).

"Kebanyakan dari kita yang terdampak yaitu petani, pedagang, dan penjahit. Jadi kita berharap pemerintah bisa menanggapi permintaan kami," sambungnya.

Pengungsi lainnya, Fitri mengutarakan harapannya agar segala yang disampaikan oleh pemerintah terkait segala bantuan benar-benar dilaksanakan.

"Kita berharapnya jangan sampai janji-janji saja, atau kami menunggu hingga lama untuk mendapatkan bantuan," katanya.

Baca juga: Jalan Padang-Solok Tidak Bisa Dilewati Akibat Longsor Sitinjau Lauik, Novri: Macet Sejak Bandar Buat

"Semoga pemerintah segera merealisasikannya, agar kami bisa segera keluar dari posko dan melanjutkan kehidupan," harapnya.

Sementara itu, menurut Wali Nagari Bukik Batabuah, Firdaus, jika masyarakat di relokasi, akan ada ratusan jiwa yang harus dipindahkan.

"Khusus di Bukik Batabuah, mungkin sekitar 360 jiwa yang akan diungsikan, karena sekitar bantaran sungai masih ada beberapa rumah yang berada sekitar ratusan meter dari bantaran sungai," pungkasnya.

Rencana Relokasi Pemerintah

Pemerintah melarang kembali membuat bangunan di daerah yang ditetapkan sebagai zona merah dan menjadi aliran sungai lahar dingin Gunung Marapi, Sumatera Barat (Sumbar).

Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, saat memimpin Rapat Khusus Penanganan Bencana Sumatera Barat di Balai Sidang Istana Bung Hatta, Kota Bukittinggi, Kamis (16/5/2024).

Rapat ini diikuti Kepala BMKG Pusat, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc. Ph.D, Wakil Gubernur, Dr. Audy Joinaldy, Kementerian PUPR, Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Bupati Tanah Datar dan Agam serta unsur terkait lainnya.

Dikatakan Suharyanto, bagi warga yang bermukim di daerah yang rawan bencana akan segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Masyarakat yang dipindahkan tidak hanya mendapatkan rumah tapi juga sarana untuk perkebunan.