Komisi V DPR RI Perjuangkan Dana Rp1,5 Triliun untuk Pembangunan Sabo Dam Gunung Marapi Sumbar

TRIBUNPADANG.COM - Komisi V DPR RI perjuangkan dana sebesar Rp1,5 triliun sebagai anggaran pembangunan sabo dam sekitar Gunung Marapi untuk mencegah banjir bandang kembali terjadi.

Sebelumnya, banjir bandang atau banjir lahar dingin melanda masyarakat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) hingga banyak memakan korban, pada Sabtu (11/5/2024) kemarin. 

Terkait rencana penanggulangan bencana, Gubernur Sumbar Mahyeldi menemui Komisi V DPR RI yang diterima langsung Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal dan Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Mazaat, di Ruang Rapat Pimpinan Komisi V, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal menyatakan pihaknya mengusulkan solusi penanganan jangka pendek dan jangka panjang. 

“Tadi kami rapat dengan Pak Gubernur (Sumbar) bersama Pak Syahrul dari Komisi V tentunya berkaitan penanganan jangka pendek yaitu mengenai penggunaan peralatan-peralatan berat yang kita tahu sama sama itu ada di Kementerian PUPR di beberapa balai. Nanti akan kita komunikasikan dengan Kepala Balai,” ujarnya dilansir laman resmi DPR, Jumat (17/5/2024).

Baca juga: BMKG Temukan 25 Titik Hulu Sungai Saling Bertemu Sekitar Gunung Marapi Penyebab Utama Banjir Bandang

Khususnya solusi jangka pendek, Komisi V siap segera menyampaikan aspirasi kepada Kementerian PUPR mengenai rekonstruksi jalan nasional yang putus di kawasan Lembah Anai ke Silaing. 

Sebagai tindak lanjut, Komisi V mengharapkan Kementerian PUPR sesegera mungkin dalam sebulan hingga dua bulan ke depan bisa memperbaiki jalan tersebut, sehingga bisa segera dilalui oleh masyarakat.

Adapun untuk jangka panjang, sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Sumbar, bahwa ada beberapa poin berkaitan dengan aspirasi anggaran sebesar Rp 1,5 triliun. 

Aspirasi anggaran itu salah satunya bertujuan untuk membangun sabo dam atau cek dam, agar jika nantinya ketika sewaktu-waktu kembali terjadi lahar dingin kedepannya bisa dihambat, sehingga tidak lagi memakan korban jiwa masyarakat.

Komisi V mengharapkan Kementerian PUPR sesegera mungkin dalam sebulan hingga dua bulan ke depan bisa memperbaiki jalan sehingga bisa segera dilalui oleh masyarakat.

Baca juga: Pencarian 14 Korban Banjir Bandang Sumbar Berlanjut, Berpotensi Diperluas Sampai Teluk Kuantan Riau

Kemudian, Komisi V DPR juga mendukung penanganan penanganan normalisasi sungai dan rencana Pemprov dalam pembangunan jalan fly over di Lembah Anai sampai ke Padang Panjang serta kelanjutan pembangunan fly over di Silaing. 

Terkait hal itu, pihaknya berjanji segera meneruskan aspirasi Pemprov Sumbar tersebut kepada Kementerian PUPR untuk dibahas bersama dalam waktu dekat.

“Semoga anggaran yang diminta oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Pak Gubernur tadi sebanyak 1,5 triliun (untuk solusi jangka panjang) itu bisa terealisasi dalam waktu dekat ini atau tahun 2025 nanti,” pungkas Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) tersebut.

Merespon hal itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Komisi V DPR RI yang telah memberikan ruang kepada Pemprov Sumbar untuk mengkonsultasikan beberapa aspirasi terkait penanganan dampak-dampak kerusakan akibat berbagai bencana yang melanda Sumbar. 

Salah satunya, Pemprov Sumbar berharap adanya dukungan pembangunan sabodam atau cek dam.