Pemerintah akan Relokasi dan Bangun Ulang Rumah Warga yang Terdampak Bencana Banjir

TRIBUNPADANG.COM, AGAM - Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR akan bantu pembangunan kembali rumah warga yang hancur dan terdampak bencana banjir lahar dingin di Sumatera Barat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto saat mendatangi Posko Bencana di Sd N 08 Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Rabu (15/5/2024).

"Melalui Kementerian PUPR nantinya kita akan membantu pembangunan dan relokasi rumah milik warga yang terdampak banjir, saat ini sudah ada 200 unit yang di alokasikan," ujarnya, Rabu (15/5/2024).

Baca juga: Jembatan Penyebab Banjir di Bukik Batabuah Mulai Goyang, Pemerintah Segera Bangun Jembatan Pengganti

Suharyanto menyebutkan nantinya rumah yang dibuatkan adalah rumah tipe knock down seperti rumah korban gempa yang ada di Cianjur.

Sementara itu Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menyebutkan bahwa pemerintah Provinsi saat ini tengah melakukan pendataan untuk rumah warga yang terdampak.

"Kita saat ini tengah melakukan pendataan, potensi bencana itu masih ada. Dalam hal ini kita melibatkan BNPB, BMKG, PVMBG dan berbagai lembaga lainnya. Kita memetakan daerah berisiko tinggi dan bagi masyarakat yang rumahnya rusak atau berada di lokasi berbahaya mau tidak mau harus direlokasi," ujarnya.

Ia menuturkan saat ini Pemprov sedang berkomunikasi dengan BPN dan Pemkab Agam untuk mencarikan lahan untuk relokasi.

Baca juga: Ansar Apresiasi Upaya Akselerasi Permohonan Usulan Tarif PNBP VoA untuk Kepri

"Kita tengah menjalin komunikasi dengan BPN dan Pemkab untuk mencarikan lahan. Setelah lahan itu ada, kita akan relokasi dan seluruh pembiayaan akan ditanggung pemerintah," ujarnya.

"Pilihan kedua, jika warga tersebut memiliki lahan di lokasi yang aman untuk relokasi, kita akan membangunkan rumah untuk masyarakat korban dan masyarakat terdampak di lahan tersebut. Saat ini kita punya beberapa stok rumah yang siap untuk dipasangkan," sambungnya.

Selain itu, Anggota DPR RI Komisi Delapan, Jhon Kenedy Aziz, menyebutkan bahwa bagi masyarakat yang terdampak, pemerintah mesti memberikan bantuan kepada masyarakat.

"Sesuai dengan regulasi, pemerintah mesti memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya terdampak. Bagi warga yang rumahnya rusak berat mendapatkan bantuan senilai Rp 60 juta, rusak sedang Rp 30 juta dan bagi mereka yang rumahnya rusak ringan mendapatkan Rp 15 juta," ucapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa bagi warga yang rumahnya rusak, dan tidak ingin membangun rumah di lokasi yang sama maka pemerintah mesti melakukan relokasi.

"Jika warga tersebut tidak mau membangun rumah dilokasi yang sama, kita akan meminta pemerintah untuk menyediakan lahan, dilahan negara. Kemudian untuk biaya pembangunan ditanggung oleh pemerintah," tutupnya.

_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News