POPULER SUMBAR: 23 Orang Meninggal Akibat Erupsi Gunung Marapi dan Demo di Kantor Gubernur Sumbar

Irjen Pol Suharyono menyebutkan belum tentu korban meninggal yang sudah dievakuasi ada identitasnya.

"Bisa saja nanti ada identitasnya mr X. Oleh karena itu petugas yang ada di Pos DVI (Disaster Victim Identification) Polda Sumbar untuk mendeteksinya," katanya.

Polda Sumbar selanjutnya akan menyinkronkan data laporan yang ada. Hal itu dikarenakan data laporan awal ada 75 pendaki yang resmi.

"Kita hanya mempunyai prediksi kemungkinan datanya lebih dari itu. Karena kami sedang menyinkronkan antara pelapor yang malam ini ada 30 orang tua," ujarnya.

Polda Sumbar akan memeriksa ulang apakah ada duplikasi data atau memang hanya 75 orang korban yang terdata.

Pihaknya akan memastikan data ini untuk mencari tahu apakah ada pendaki yang mencuri-curi untuk dapat naik ke Gunung Marapi.

2. Ammuak Demo Tolak Tambang Ilegal 

Aliansi Masyarakat Menggugat Perusak Lingkungan (Ammuak) Piaman Laweh meminta Gubernur Sumbar menertibkan galian C ilegal yang terjadi disepanjang aliran Sungai Batang Anai Kecamatan Lubuak Alung, Kabupaten Padang Pariaman.

Hal ini disampaikan Koordinator Aksi Ammuak Aan Nofrianda saat menggelar aksi di Depan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta Gubernur menertibkan galian C, Selasa (5/12/2023)

Aan Nofrianda mengatakan galian C ilegal tersebut telah menghancurnya lahan pertanian masyarakat, hancurnya bangunan sekolah, rumah masyarakat dekat aliran sungai rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan, seperti runtuhnya Jembatan Sikabu beberapa waktu lalu.

"Sebentar lagi menunggu ambruknya jembatan besar Jalan By Pas di Korong Koto Buruak, Nagari Lubuak Aluang yang telah dibangun oleh pemerintah dengan uang rakyat hingga puluhan bahkan mungkin ratusan miliar, bahkan yang paling buruk adalah ancaman akan datangnya bencana galodo yang akan meluluhlantakkan masyarakat sekitar," ujarnya.

Menurutnya, Pemerintahan Nagari Lubuk Alung, Nagari Balah Hilie hingga Camat Lubuk Alung telah menyampaikan surat secara tertulis menyurati kepada Gubernur Sumatera Barat namun tidak ada hasil dan respon sampai adanya aksi ini.

Untuk itu, pihaknya menyampaikan tuntutan kepada Gubernur Sumatera Barat

1. Untuk segera melakukan penertiban, pengawasan dan penegakan aturan karena jelas-jelas oknum-oknum pengusaha tambang tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan galian c disepanjang aliran Sungai Batang Anai

2. Melakukan pengawasan secara ketat, rutin dan berkala untuk memastikan tidak akan ada lagi penambangan galian c ilegal dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen serta menjamin daerah aliran Sungai Batang Anai terbebas dari galian c ilegal, sekarang dan masa akan datang untuk selamanya demi menjaga masa depan dan kemaslhatan hidup masyarakat.