Pemkab Tanah Datar Ambil Langkah Hukum Selesaikan Sengketa Lahan SMP di Batusangkar

TRIBUNPADANG.COM, TANAHDATAR - Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, In Hendri Abas menyebutkan akan mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan sengketa lahan di SMPN 2 Batusangkar.

Hal tersebut disampaikan In Hendri saat diwawancarai TribunPadang.com, Rabu (8/11/2023).

Hendri mengungkapkan bangunan SMP yang menjadi sengketa saat ini sudah berdiri sejak 1951.

"SMPN 2 Batusangkar itu terletak di sebuah lahan yang mana ada pihak yang mengklaim bahwa itu tanah mereka, yang mana bangunan tersebut sudah berdiri sejak tahun 1951," jelasnya.

Baca juga: Bentrok Siswa SMP di Tanah Datar Tak Terima Sekolah Disegel, 4 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Hendri menuturkan pihak yang merasa punya tanah bukan hanya sekali ini saja menggugat tanah sekolah tersebut.

"Dulu juga pernah digugat, tapi mungkin karena ada dialog maka urusan tersebut selesai, tapi sekarang masuk lagi gugatan," ujarnya.

Hendri mengatakan hingga saat ini pihaknya terus mengupayakan pendekatan persuasif kepada pihak penggugat agar menemui titik terang.

Selain itu, kata Hendri, Pemerintah Daerah juga sudah mengeluarkan kebijakan bahwasanya agar permasalahan tersebut cepat selesai, maka Pemerintah akan menempuh jalur hukum di Pengadilan.

"Kalau seandainya nanti bagaimana keputusan Pengadilan, tentu itu akan kita patuhi baik bagi itu pihak yang merasa punya tanah ataupun pemerintah," terangnya.

Baca juga: SMPN 2 Batusangkar Tanah Datar Masih Disegel, Siswa Terpaksa Belajar Secara Daring

Penjelasan Warga Ngaku Pemilik Lahan

Purnama yang mengaku sebagai pemilik tanah mengatakan bahwa selama ini tanah tersebut statusnya dipinjamkan.

Namun, katanya, Pemkab Tanah Datar beberapa waktu lalu malah memproses penerbitan sertifikat atas lahan yang diakui Purnama sebagai miliknya.

"Sekolah ini didirikan tahun 1951, ada alas hak kami tahun 1953, sekolah ini dipinjamkan untuk pendidikan anak-anak di Tanah Datar, sebetulnya sampai 2022 kami tak mempermasalahkan, tapi kami mendapati berkas bahwa Pemkab Tanah Datar berusaha mensertifikatkan lahan kami. Tuntutannya tarik berkas dia dari BPN," ujar Purnama, Selasa (7/11/2023).

Purnama menuturkan bahwa sebelumnya ia sudah bersurat ke Pemkab Tanah Datar untuk meminta klarifikasi atas permohonan penerbitan sertifikat di tanah itu.

Adapun menurutnya, bupati tidak mengindahkan sehingga mereka bertindak dengan menyegel sekolah.

"Lima kali kami surati 1 November sampai 5 November (2023), kami tunggu itikad baik dari bupati bermusyawarah dengan kami. Tapi hanya dianggap angin lalu oleh bupati," ujar Purnama.

Baca juga: Penutupan Sekolah di Tanah Datar Berlanjut, Satpol PP Siaga di Sekitar SMPN 2 Batusangkar

Bupati Minta Bukti Kepemilikan

Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan, sekolah tersebut sudah ada sejak ia menjadi bupati. Tanah tersebut menurutnya ialah aset daerah yang diserah terimakan oleh bupati sebelumnya.

"Jadi nanti saya cek dulu sejauh mana, setahu saya itu termasuk aset pemerintah, jadi saya serah terima dengan bupati sebelumnya itu adalah aset pemerintah kabupaten Tanah Datar," kata Eka Putra yang dijumpai TribunPadang.com di Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (7/11/2023).

Eka menuturkan, pihak yang menyegel sekolah dan mengaku pemilik tanah mesti membuktikan kepemilikannya dengan sertifikat.

"Kalau memang dia pemilik, buktikan bukti hukumnya, kalau dia punya sertifikat saya serahkan kok," kata dia.

"Kalau memang iya, buktikan, kalau memang iya milik mereka ada sertifikatnya, ga mungkin kami tahan, tentu kami serahkan, ini dari bupati-bupati sebelumnya ini, sudah lama ini," tambah Eka.

Adapun katanya, hari ini Selasa (7/11/2023) siswa SMP Negeri 2 dan SD Negeri 20 sudah belajar kembali di ruangan dalam kelas mereka.

Baca juga: Dua Sekolah di Tanah Datar Disegel Warga yang Ngaku Pemilik Lahan, Bupati Minta Bukti Kepemilikan

Siswa Terpaksa Belajar Daring

SMPN 2 Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar menerapkan belajar secara daring terhadap siswanya pasca gedung sekolah disegel.

Salah seorang staf Perpustakaan Daerah Tanah Datar yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan memang benar proses pembelajaran di pindahkan ke gedung Perpustakaan.

"Benar Pak dipindahkan ke sini, tapi hanya satu hari saja pada hari Senin (6/11/2023). Tapi itu hanya setengah hari saja Pak," katanya, Rabu (8/11/2023).

Kepala Sekolah SMPN 2 Batusangkar, Defison mengatakan hal yang sama, proses belajar mengajar sempat dipindahkan.

"Benar, hari Senin (6/11/2023) kemarin pembelajaran sempat di pindahkan, tapi hanya sehari itu saja," katanya saat dikonfirmasi via telfon, Rabu (8/11/2023).

Defison mengungkapkan, pada hari Selasa (7/11/2023) kemarin siswa datang ke sekolah, hanya saja dihalangi untuk masuk oleh pihak penggugat.

"Kemarin anak-anak banyak yang datang, cuma dihalangi oleh pihak penggugat, kemarin juga sempat terjadi bentrok karena anak-anak memaksa masuk, jadi anak-anak kita instruksikan untuk pulang," katanya.

Selanjutnya, kata Defison, mulai hari ini, Rabu (8/11/2023) pembelajaran dilakukan secara Dalam Jaringan (Daring) sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Daerah.

"Hari ini kita berlakukan pembelajaran secara daring sesuai dengan arahan Pemda, sampai kapannya belum tau, kita masih menunggu instruksi dari atasan," ungkapnya. (*)