Temui Warga Air Bangis, Gubernur Sumbar Hanya Mampu Selesaikan Persoalan yang Jadi Kewenangan

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menemui sebagian warga Pasaman Barat (Pasbar) yang menginap di Masjid Raya Sumbar, Kamis (3/9/2023) saat subuh hari.

Ia didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Kabiro Adpim) Setda Prov. Sumbar, Mursalim beserta jajaran Pemprov Sumbar lainnya.

Mursalim menyebut kehadiran Mahyeldi ke masjid raya Sumbar untuk salat subuh berjamaah dan berdialog dengan warga Air Bangis Pasaman Barat (Pasbar).

Baca juga: Subuh-Subuh Mahyeldi Temui Warga Air Bangis di Masjid Raya, Massa Tak Sempat Sampaikan Unek-Unek

Menurutnya, terkait tuntutan massa aksi, Gubernur Sumbar hanya mampu menyelesaikan sesuai wewenang di Pemprov Sumbar.

"Kemarin, sudah dua kali diberi kesempatan untuk audiensi, namun mereka menolak mengirim perwakilan. Sementara kalau Pak Gubernur menemui tidak diizinkan pihak kepolisian, makanya subuh ini sebagai pemimpin Sumbar, beliau datang menemui warga," ujar Mursalim saat dihubungi.

Menurut Mursalim, Mahyeldi mendengarkan dan berdialog dengan perwakilan massa aksi terkait tuntutan mereka.

Lanjutnya, mereka meminta agar dua rekan yang ditahan Polda Sumbar dibebaskan.

Namun kata Murasalim, kebijakan terkait pidana bukan wewenang Gubernur Sumbar melainkan Polda Sumbar.

"Kemudian mereka minta lahan negara itu, bisa dikembalikan ke mereka. Kata Pak Gubernur, itu juga bukan kewenangannya, kalau mau memanfaatkan hasilnya silakan," Kata Mursalim

Baca juga: Ditemui Gubernur Sumbar Saat Subuh di Masjid Raya, Warga Air Bangis Pasbar Tetap Lanjut Aksi

Selain itu, terkait pencabutan proyek strategis nasional (PSN), kata Mursalim, pencabutan itu kewenangan pemerintah pusat.

Serta proyek tersebut juga sudah berlangsung sebelum Mahyeldi dilantik jadi pemimpin Sumbar.

"Kata Gubernur yang menjadi kewenangannya bisa diselesaikan, kalau bukan kewenangan Gubernur tidak bisa," kata Mursalim

Mursalim menambahkan, mereka juga mengeluhkan harga sawit yang dijual ke koperasi lebih rendah dibandingkan harga luar.

Untuk itu, kata Mursalim, Gubernur Mahyeldi akan memerintahkan Dinas Koperasi UMKM untuk memeriksa kelapangan, jika bermain, maka akan diingatkan agar melaksanakan sesuai aturan yang ada.

"Mereka juga protes kenapa harus jual ke koperasi, kata Gubernur, karena memang perkebunan mereka berada di kawasan hutan produksi" tambahnya.

Baca juga: Mahyeldi Tak Temui Warga yang Demo Sejak Senin, Malah Dialog dengan Massa Lain yang Dukung PSN

Mursalim menyebut saat keluar dari Masjid Raya, ribuan warga sempat mengejar dikarenakan adanya beberapa orang yang menginstruksikan dengan pengeras suara.

Sebelumnya, sekitar 1.500 warga Air Bangis datang ke Kota Padang dan berunjuk rasa atau demo di depan Kantor Gubernur Sumbar sejak Senin (31/7/2023).

Massa meminta agar Gubernur Sumbar menemui mereka dan berdialog terkait kasus agraria atau permasalahan lahan yang terjadi di Air Bangis.

Pada hari Senin dan Selasa atau hari pertama dan kedua berunjuk rasa, massa diterima oleh sejumlah kepala OPD Pemprov Sumbar, namun ditolak massa.

Penolakan dilakukan karena massa aksi hanya ingin berdialog dengan gubernur agar permasalahan yang telah terjadi bertahun di Air Bangis selesai hari itu juga.

Namun, pejabat yang menemui massa aksi menyebut bahwa gubernur saat itu tengah berada di luar kota alias dinas luar kota. 

Baca juga: Tolak Temui Warga Air Bangis Demo di Lapangan, Gubernur Sumbar Mahyeldi Hanya Terima Perwakilan

Pada keesokan harinya, Rabu, atau hari ketiga berunjuk rasa, Mahyeldi bisa menerima perwakilan dari massa aksi untuk berdialog, namun massa tetap menolak jika dilakukan di dalam ruangan.

Di sisi lain, di hari yang sama, tiba massa tandingan yang juga berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar dengan narasi mendukung kebijakan Pemprov.

Massa yang berjumlah sekitar 70 orang ini pun diterima oleh Mahyeldi untuk berdialog di dalam Kantor Gubernur. 

Hari ini, seribuan warga Air Bangin yang datang lebih awal akan kembali berunjuk rasa. Massa merasa hingga sekarang belum berdialog secara intens dengan Gubernur.

Adapun tuntutan utama mereka agar Gubernur mencabut usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Air Bangis. 

________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News