Hari ke-4, Warga Air Bangis Kembali Demo di Depan Kantor Gubernur Sumbar, Mulai dari Masjid Raya

Namun kata Murasalim, kebijakan terkait pidana bukan wewenang Gubernur Sumbar melainkan Polda Sumbar.

"Kemudian mereka minta lahan negara itu, bisa dikembalikan ke mereka. Kata Pak Gubernur, itu juga bukan kewenangannya, kalau mau memanfaatkan hasilnya silakan," Kata Mursalim

Selain itu, terkait pencabutan proyek strategis nasional (PSN), kata Mursalim, pencabutan itu kewenangan pemerintah pusat.

Serta proyek tersebut juga sudah berlangsung sebelum Mahyeldi dilantik jadi pemimpin Sumbar.

"Kata Gubernur yang menjadi kewenangannya bisa diselesaikan, kalau bukan kewenangan Gubernur tidak bisa," kata Mursalim

Mursalim menambahkan, mereka juga mengeluhkan harga sawit yang dijual ke koperasi lebih rendah dibandingkan harga luar.

Baca juga: Tolak Temui Warga Air Bangis Demo di Lapangan, Gubernur Sumbar Mahyeldi Hanya Terima Perwakilan

Untuk itu, kata Mursalim, Gubernur Mahyeldi akan memerintahkan Dinas Koperasi UMKM untuk memeriksa kelapangan, jika bermain, maka akan diingatkan agar melaksanakan sesuai aturan yang ada.

"Mereka juga protes kenapa harus jual ke koperasi, kata Gubernur, karena memang perkebunan mereka berada di kawasan hutan produksi" tambahnya.

Mursalim menyebut saat keluar dari Masjid Raya, ribuan warga sempat mengejar dikarenakan adanya beberapa orang yang menginstruksikan dengan pengeras suara.

Sebelumnya, sekitar 1.500 warga Air Bangis datang ke Kota Padang dan berunjuk rasa atau demo di depan Kantor Gubernur Sumbar sejak Senin (31/7/2023).

Massa meminta agar Gubernur Sumbar menemui mereka dan berdialog terkait kasus agraria atau permasalahan lahan yang terjadi di Air Bangis.

Pada hari Senin dan Selasa atau hari pertama dan kedua berunjuk rasa, massa diterima oleh sejumlah kepala OPD Pemprov Sumbar, namun ditolak massa.

Penolakan dilakukan karena massa aksi hanya ingin berdialog dengan gubernur agar permasalahan yang telah terjadi bertahun di Air Bangis selesai hari itu juga.

Namun, pejabat yang menemui massa aksi menyebut bahwa gubernur saat itu tengah berada di luar kota alias dinas luar kota. 

Pada keesokan harinya, Rabu, atau hari ketiga berunjuk rasa, Mahyeldi bisa menerima perwakilan dari massa aksi untuk berdialog, namun massa tetap menolak jika dilakukan di dalam ruangan.