Ketua DPRD Sumbar Sebut Demo Warga Pasbar Akibat Gubernur Setuju Investasi di Lahan 30 Ribu Hektare

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menyebut demo warga Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dipicu oleh persetujuan gubernur atas penggunaan lahan untuk investasi seluas 30 ribu hektare.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mentakan secara lebih jelas, pihaknya di DPRD akan mempelajari permasalahan yang terjadi di Nagari Air Bangis Pasaman Barat.

"Tentu kita akan mempelajari kasus tersebut, kabarnya menyangkut persetujuan gubernur terhadap usulan Menteri Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), tentu kita akan mendiskusikannya dengan Pemprov Sumbar" ujarnya, Rabu (2/8/2023).

Supardi menyebut  masalah terjadi akibat persetujuan gubernur atas usulan Kemenkomarves terkait investasi di Nagari Aia Bangis di lahan sekitar 30 ribu hektare.

Ia menegaskan bahwa sampai saat ini DPRD belum pernah merevisi Perda tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW).

"Saya dapat info ada pembahasan RTRW, sampai sekarang DPRD belum pernah merevisi, belum ada usulan revisi Perda RTRW. Sampai sekarang kita belum diberi pemberitahuan oleh Gubernur Sumbar tentang masalah revisi RTRW itu," ujarnya.

Baca juga: Jurnalis Pasbar Serahkan Donasi untuk Warga Air Bangis yang Demo di Kantor Gubernur Sumbar

Selain itu, ia meminta Gubernur Mahyeldi meluangkan waktu untuk menemui ribuan warga Air Bangis Pasaman Barat yang berunjuk rasa sejak Senin (31/7/2023).

"Kita berharap tentu Gubernur bisa meluangkan waktu agak sebentar, untuk bisa melihat kondisi, mempertanyakan, karena memang menyangkut kebijakan yang dikeluarkan gubernur," ujar Supardi kepada TribunPadang.com, Rabu (2/8/2023).

Seyogyanya, kata dia, mestinya Gubernur Mahyeldi mesti menemui warga yang beristirahat di Masjid Raya Sumbar.

Supardi meminta Gubernur Sumbar segera berdialog dengan warga Air Bangis, hingga mencarikan solusi, agar ribuan warga bisa segera pulang ke Pasaman Barat, karena juga banyak anak-anak yang diboyong ke Padang.

"Dimana tempatnya terserah, mau di Istana Gubernur, kantor Gubernur atau di Masjid Raya juga boleh, yang penting jangan menyusahkan mereka. Bagusnya di Masjid Raya saja agar mereka tak harus berjalan ke rumah gubernur," kata dia.

Demo Hari ke-3

Masyarakat Nagari Air Bangis, Pasaman Barat kembali berdemo di kantor Gubernur Sumatera Barat pada siang ini, Rabu (2/8/2023).

"Akan kembali demo. Sekarang warga lagi siap-siap," kata Nopaleon, Presiden Mahasiswa UIN Imam Bonjol yang ikut mendukung demonstrasi warga.

Napoleon mengatakan sekitar jam 11.00 WIB, masyarakat Air Bangis mulai bergerak ke kantor Gubernur.

Baca juga: Kabiro Adpim Sebut Gubernur Sumbar akan Temui Perwakilan Warga Air Bangis yang Demo Besok

Ia mengatakan hari ini Gubernur Sumbar yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat selama dua hari ini akan hadir.

"Nanti masyarakat akan bertemu Gubernur dan menyampaikan tuntutan mereka," katanya, Rabu (2/8/2023).

Kendati demikian, Nopaleon bilang warga tak akan mengakhiri demonstrasi ini sebelum Gubernur Sumbar membatalkan rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) di Air Bangis.

Ia mengatakan bahwa PSN harus dibatalkan dan itu adalah kesepakatan warga Air Bangis.

"Keputusannya itu. Warga sepakat akan tetap lanjut kalau tuntutan soal kehadiran PSN ini tidak ditanggapi," katanya.

Pantauan TribunPadang.com di Masjid Raya Sumbar, sekira pukul 10.15 WIB, warga Air Bangis tampak tengah bersiap-siap.

Baca juga: Sejumlah Warga Air Bangis Dilarikan ke RS Pasca Demo, Ada yang Dirujuk ke M Djamil Padang

Sebagian dari mereka juga terlihat sedang bercengkerama di pelataran masjid dan kedai di dekat lahan parkir.

Sementara di lantai dasar Masjid Raya Sumbar, kaum ibu-ibu sudah tampak segar sehabis mandi.

Salah seorang ibu bernama Laseha (39) berharap hari ini cuaca tidak hujan lagi seperti kemarin.

Lasehan mengatakan meski kemarin dirinya sempat khawatir, namun ia tetap semangat hadir kembali berunjuk rasa ke kantor gubernur.

Anaknya yang masih berusia lima tahun juga dalam kondisi sehat.

"Tadi malam banyak ini anak-anak sakit, demam. Tapi alhamdullilah anak saya tidak apa-apa," katanya.

Baca juga: Gubernur Sumbar Sedang di Jakarta, Dipastikan Tak Temui Warga Air Bangis Pasaman Barat yang Demo

Hari ini adalah hari ketiga warga Air Bangis berdemonstrasi di Padang, sekitar 270 kilometer dari kampungnya di nagari paling utara Sumatera Barat.

Unjuk rasa yang berlangsung pada Senin (31/7/2023) ini adalah puncak dari kegelisahan masyarakat Air Bangis yang telah mengendap bertahun-tahun.

Tuntutan Massa

Empat tuntutan yang dilayangkan masyarakat Air Bangis yaitu membebaskan lahan masyarakat dari kawasan hutan produksi.

Lalu menolak hadirnya Proyek Strategi Nasional yang berpotensi mengancam lingkungan dan ruang hidup, dan pembebasan dari Koperasi KSU ABS HTR.

Kemudian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjual sawit kepada pihak mana pun.

Baca juga: Gusniar Tempuh 300 Km aik Pikap dari Air Bangis untuk Temui Gubernur Sumbar, Semoga Kami Didengar

Masyarakat menilai selama ini pemerintah terkesan membiarkan konflik agraria di Air Bangis berlarut-larut, tanpa penyelesaian yang jelas.

Koordinator aksi, Haris Ritonga (36) berkata konflik agraria di Air Bangis cukup rumit dan kini berpotensi bertambah seiring usulan pembangunan Proyek Strategi Nasional di kecamatan paling utara pesisir Sumatera Barat itu.

"Konflik di Air Bangis sudah lama terjadi. Selama ini tidak ada penyelesaian dari pemerintah,” kata Haris kepada awak media.

Haris meminta agar pemerintah memberikan kejelasan terkait status lahan masyarakat yang dicaplok secara sepihak dan dijadikan Hutan Produksi sejak 2016 silam.

Sejak saat itu, kata Haris, masyarakat kerap berkonflik karena dinilai menanam dan memanen sawit di dalam kawasan hutan produksi.

Padahal, kata dia, masyarakat sudah mengelola lahan tersebut sejak lama secara turun temurun.

Selain tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi, masyarakat Air Bangis kerap dikriminalisasi saat beraktivitas di kebun mereka, seperti yang terjadi beberapa pekan lalu.

Saat itu polisi menangkap warga yang membeli hasil kebun sawit di Jorong Pigogah Patibubur, Air Bangis.

“Kami ingin dibebaskan mencari mata pencarian tanpa diintimidasi, tidak ditakut-takuti. Untuk itu kami meminta bebaskan rekan kami yang ditangkap,” katanya.

Haris mengatakan sejak ditetapkan sebagai hutan produksi, warga diwajibkan menjual sawit kepada koperasi yang telah ditetapkan.

"Rekan kami ditahan saat melakukan aktivitas panen sawit di kebun dia sendiri. Kalau memang itu hutan kawasan produksi, kami butuh penyelesaian. Karena kami sudah dari dulu tinggal di sana. Jadi kami menuntut campur tangan gubernur dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi" kata Haris.

________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News