Masyarakat Air Bangis Demo

Ibu-Ibu Air Bangis Berjuang dari Dapur Umum: Suplai Makanan untuk Warga yang Berdemo

Sejumlah ibu-ibu dari Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Bremas, Pasaman Barat, ikut berjuang dari dapur umum yang mereka dirikan di sudut lahan pa..

Penulis: Nandito Putra | Editor: Fuadi Zikri
Ibu-Ibu Air Bangis Berjuang dari Dapur Umum: Suplai Makanan untuk Warga yang Berdemo - Ibu-Ibu-Air-Bangis-Berjuang-dari-Dapur-Umum.jpg
TribunPadang.com/Nandito Putra
Ibu-ibu Nagari Air Bangis saat menyiapkan makan siang buat warga yang berdemo di kantor Gubernur Sumbar, Selasa (1/8/2023).
Ibu-Ibu Air Bangis Berjuang dari Dapur Umum: Suplai Makanan untuk Warga yang Berdemo - Ibu-Ibu-Air-Bangis-Berjuang-dari-Dapur-Umum-Suplai-Makanan-untuk-Warga-yang-Berdemo.jpg
TribunPadang.com/Nandito Putra
Ibu-ibu Nagari Air Bangis saat menyiapkan makan siang buat warga yang berdemo di kantor Gubernur Sumbar, Selasa (1/8/2023).
Ibu-Ibu Air Bangis Berjuang dari Dapur Umum: Suplai Makanan untuk Warga yang Berdemo - Demo-ribuan-warga-Air-Bangis-Pasaman-Barat-Pasbar.jpg
TribunPadang.com/Rima Kurniati
Demo ribuan warga Air Bangis, Pasaman Barat (Pasbar) Sumatera Barat (Sumbar) berlanjut hari ini, Selasa (1/9/2023)
Ibu-Ibu Air Bangis Berjuang dari Dapur Umum: Suplai Makanan untuk Warga yang Berdemo - BREAKING-NEWS-Gagal-Temui-Mahyeldi-Warga-Air-Bangis-Demo-Lagi-di-Kantor-Gubernur-Sumbar-Pagi-Ini.jpg
TribunPadang.com/Nandito Putra
Warga Air Bangis yang sebelumnya menginap di Masjid Raya bergerak menuju Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (1/8/2023) pagi. Seribu lebih warga berunjuk rasa di kantor gubernur untuk kedua kalinya. Sebelumnya mereka gagal menemui Gubernur Sumbar, Mahyeldi pada Senin (31/7/2023) kemarin.

Mereka akan kembali berdemo untuk menuntut agar Gubernur Sumbar menyelesaikan konflik agraria di Air Bangis.

"Kami akan kembali berdemo sampai Gubernur dan Pemerintah memberikan kepastian akan penyelesaian masalah lahan di kampung kami," kata Andi (30), salah seorang warga Air Bangis yang ikut demo.

Andi mengatakan massa akan menggelar aksi damai sampai gubernur hadir dan mendengarkan keluh kesah masyarakat.

Gusniar, perempuan 38 tahun, berangkat dari Air Bangis dengan menempuh 300 km naik mobil pikap.

Pada hari kedua aksi ini ibu tiga anak ini berharap pemerintah bisa memberikan kepastian agar lahan masyarakat tidak dicaplok dan dijadikan Proyek Strategis Nasional.

Gusniar juga berharap agar warga tidak lagi cemas diangkut polisi saat menjual atau membeli sawit di lahan mereka sendiri.

Baca juga: Warga Air Bangis Minta Gubernur Sumbar Selesai Konflik Lahan dan Bebaskan Petani yang Ditangkap

"Mudah-mudahan penderitaan kami di Air Bangis didengar. Saya ingin pemerintah membantu masyarakat agar tanah dan kebun sawit tetap aman," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat dari Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Bremas, Kabupaten Pasaman Barat, berdemonstrasi menuntut agar Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyelesaikan konflik agraria di daerah itu.

Ada empat tuntutan yang dilayangkan masyarakat Air Bangis, yaitu membebaskan lahan masyarakat dari kawasan hutan produksi, menolak hadirnya Proyek Strategi Nasional yang berpotensi mengancam lingkungan dan ruang hidup, pembebasan dari Koperasi KSU ABS HTR, dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjual sawit kepada pihak mana pun.

Unjuk rasa yang berlangsung pada Senin (31/7/2023) ini adalah puncak dari kegelisahan masyarakat Air Bangis yang telah mengendap bertahun-tahun.

Masyarakat menilai selama ini pemerintah terkesan membiarkan konflik agraria di Air Bangis berlarut-larut, tanpa penyelesaian yang jelas.

Koordinator aksi, Haris Ritonga (36) berkata konflik agraria di Air Bangis cukup rumit dan kini berpotensi bertambah seiring usulan pembangunan Proyek Strategi Nasional di kecamatan paling utara pesisir Sumatera Barat itu.

Baca juga: Warga Air Bangis Pasaman Barat Ingin Bertemu Gubernur, Asisten: Tidak di Kantor, Keluar Kota

"Konflik di Air Bangis sudah lama terjadi. Selama ini tidak ada penyelesaian dari pemerintah,” kata Haris kepada awak media.

Haris meminta agar pemerintah memberikan kejelasan terkait status lahan masyarakat yang dicaplok secara sepihak dan dijadikan Hutan Produksi sejak 2016 silam.

Sejak saat itu, kata Haris, masyarakat kerap berkonflik karena dinilai menanam dan memanen sawit di dalam kawasan hutan produksi.

Halaman
123
Sumber: Tribun Padang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved