Pengamat: Aksi Wako Padang Bawa Ratusan ASN ke Makassar Terkait Politik, Cari Simpati dan Dukungan

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Pengamat Politik Sumatera Barat (Sumbar) Indrayadi menilai keikutsertaan camat, lurah maupun ASN Pemko Padang pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar sarat kepentingan politik. 

Diketahui, Wali Kota Padang Hendri Septa membawa rombongan besar, yang terdiri dari camat, lurah serta pejabat esselon ke Rakernas Apeksi di Makassar pada 10-14 Juli 2023.

"Tahun ini tahun politik, apalagi tahun besok. Membawa seluruh camat, lurah dan seluruh OPD ini pasti berkaitan dengan politik," ujar Indrayadi, Rabu (12/7/2023)

Menurutnya, sejumlah pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama. Kepala daerah membawa camat, lurah ataupun wali nagari perjalanan dinas dengan tujuan menarik simpati dan dukungan.

Direktur Eksekutif Liberte Institute menambahkan apalagi posisi Hendri Septa tidak hanya sebagai kepala daerah tetapi juga sebagai ketua partai, Ketua DPD PAN Padang.

Baca juga: Tanggapi Kritikan PKS, Fraksi PAN: Anggaran Perjalanan Dinas Sudah Selesai Dibahas Dewan

Selain itu, Hendri Septa juga sudah menyatakan akan kembali maju pada Pilwako Padang tahun 2024 nanti.

Ia menegaskan, kebijakan Hendri Septa memboyong ratusan ASN ke Makassar dengan dana pemda untuk dua kepentingan politik. 

Pertama mencari simpati dan dukungan guna memastikan partainya pada Pemilu Legislatif (Pileg). Kedua agar kembali terpilih pada Pemilihan Walikota (pilwako) tahun 2024 nanti.

"Lumayanlah berapa miliar uang yang dipakai itu, seharusnya dari kantong calon, ini uang Pemda," katanya.

Indrayadi juga mempertanyakan urgensi keikutsertaan camat lurah pada Rakernas Apeksi sehingga perjalanan dinasnya harus diagendakan pada satu waktu.

Selain itu, keikutsertaan camat dan lurah juga akan berdampak pada pelayanan publik. Masyarakat yang membutuhkan camat ataupun lurah terpaksa menunggu selama beberapa hari. 

"Kenapa harus membawa semua camat, lurah, OPD semuanya. Pelayanan publik. Masyarakat butuh camat dan lurahnya, pastinya memperlambat urusan masyarakat, pelayanan pasti terganggu," kata Indrayadi.

Baca juga: Pemko Padang Bawa Ratusan ASN ke Rakernas Apeksi di Makassar, PKS Sebut Bebani Keuangan Daerah

Fraksi PKS Kritik Wako Padang

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mengkritik kebijakan Wali Kota Padang Hendri Septa yang membawa rombongan besar ke kegiatan rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Diketahui, pelaksanaan Rakernas Apeksi tahun ini digelar di Makasar, Sulawesi Selatan selama lima hari mulai 10-14 Juli 2023.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang Djunaidy Hendry mengaku sangat menyayangkan kebijakan Walikota membawa rombongan super besar ke acara Apeksi ke 16 di Makasar, Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, hampir semua pejabat eselon II Pemko Padang beserta 11 camat dan 104 Lurah se Kota Padang dibawa dalam rombongan tersebut. 

Menurut Djunaidy Hendry, seharusnya hanya beberapa pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) saja yang diboyong, tergantung kepentingannya dalam kegiatan Apeksi tersebut.

Baca juga: Delegasi IMT-GT Lirik, Pemanfaatan AFR dan Program Lingkungan Semen Padang

"Dua atau tiga dinas yang berangkat itu sudah cukup, tidak harus semuanya, apa kepentingannya," ujar Djunaidy Hendry saat dihubungi TribunPadang.com, Selasa (11/7/2023).

Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Padang ini, keberangkatan rombongan besar Pemko Padang tersebut akan berpengaruh terhadap layanan publik di kota Padang.

Selain itu, juga akan membebankan keuangan daerah, apalagi saat ini, kota Padang sedang berusaha menjaga kemampuan keuangan daerahnya pasca covid-19. (*)