BP2MI Sumatera Barat Telusuri Dugaan Warga Padang Jadi Korban Penyekapan di Myanmar

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonedia (BP2MI) Sumbar akan telusuri dugaan warga Padang yang ikut menjadi korban penyekapan di Myanmar.

Informasi ini disampaikan Kepala UPT BP2MI Wilayah Sumbar, Bayu Aryadhi saat dihubungi, TribunPadang.com, Selasa (2/5/2023).

Diketahui, beredar vidio yang memperlihatkan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban penipuan lowongan kerja di Myanmar. 

Melalui unggakan Instagram @bebaskankami, disebutkan  WNI itu mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi saat bekerja di Myanmar.

Mereka bekerja di bawah target, jika tidak tercapai, maka akan diberi hukuman seperti lari keliling lapangan, push up ratusan hingga ribuan kali, disentrum hingga dicambuk.

Baca juga: WNI Korban Penyekapan di Myanmar Minta Bantuan Wali Kota Padang: Pak Hendri Septa Tolong Kami

Dalam vidio tersebut, para WNI ini memohon bantuan pada pemerintah untuk mengupayakan pemulangan mereka

Selain Presiden Jokowi, WNI tersebut juga menyebutkan meminta bantuan Wali Kota Padang Hendri Septa lainnya. Diduga ada WNI yang berasal dari Kota Padang, Sumbar.

"Untuk ini sedang kami telusuri," kata Bayu.

Bayu menambahkan, pihaknya juga siap membantu dan memfasilitasi kepulangan WNI tersebut.

"Selama ada informasi WNI yang meminta dikepulangan yang jelas dari KBRI, BP2MI Sumbar selalu melakukan fasilitasi pemulangan," katanya. 

Bareskrim Polri Lakukan Penyeledikan

Melansir Tribunnews.com, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 20 pekerja migran Indonesia di Myanmar.

Baca juga: Tim SAR Berhasil Temukan Kakek 87 Tahun Hanyut di Lima Puluh Kota dengan Kondisi Meninggal Dunia

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro menyebut saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan instansi terkait.

"Kami sudah langsung koordinasi dengan kementerian terkait serta melakukan penyelidikan terkait TPPO," kata Djuhandhani kepada wartawan, Jumat (28/4/2023).

Djuhandhani menyebut semua stakeholder yang berkaitan tengah berkoordinasi untuk penanganan para korban tersebut.