Kemendagri Gelar Rapat Respon Kritikan Tiktokers Bima soal Anggaran Infrastruktur di Lampung

TRIBUNPADANG.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespon kritikan Tiktokers Bima dengan menggelar rapat.

Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melakukan rapat pertemuan khusus dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk membahas soal anggaran infrastruktur di provinsi tersebut.

Dilansir dari Wartakotalive.com, kritikan Lampung 'Dajjal' oleh TikTokers Bima Yudho Saputro akhirnya membuat anggaran infrastruktur kabupaten/kota se-Provinsi Lampung disorot Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bahkan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melakukan rapat pertemuan khusus dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk membahas soal anggaran infrastruktur di provinsi tersebut, melalui aplikasi zoom, Selasa (18/4/2023).

Kabar tersebut diungkap oleh akun Twitter @PartaiSocmed, yang mengunggah foto surat undangan rapat dengan kop surat Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Baca juga: Respon Ginda Ansori Setelah Kasus Tiktokers Bima Dihentikan, Sebut Sudah Berniat Cabut Laporan

Surat Undangan itu menyebutkan akan ada pembahasan soal anggaran infrastruktur kabupaten/kota se-provinsi Lampung, Selasa 18 April pukul 11.00 WIB secara virtual lewat sarana Zoom Meeting.

Adapun yang diundang dalam rapat itu adalah Sekretaris Daerah se-provinsi Lampung.

"Bima Effect," tulis @PartaiSocmed dalam unggahannya tersebut.

Unggahan foto surat undangan itu kemudian di retweet akun @cnjjl, sembari menyebutkan hanya Bima yang bisa membuat PNS di H-1 libur akhirnya harus rapat.

"Bima doang yang bikin PNS H-1 libur bisa rapat dgn undangan yang disebar hari itu jg WKWKWKWK," kata @cnjjl.

Baca juga: LBH Nilai Langkah Polda Lampung Hentikan Penyelidikan Kasus Tiktokers Bima Sudah Tepat

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan membenarkan adanya pertemuan tersebut yang dilakukan Selasa 18 April 2023.

Pembahasan yang dilakukan adalah tentang alokasi dan pemanfaatan anggaran di Lampung.

"Pertemuan hari ini diskusi tentang alokasi dan pemanfaatan anggaran di Provinsi Lampung," kata Benni, Selasa (18/4/2023).

Namun ia tidak menjelaskan detail isi rapat tersebut membahas hal apa saja.

Hanya saja, katanya salah satu hasil dari rapat tersebut adalah Kemendagri mendorong agar Pemda Lampung memberikan penjelasan kepada publik.