DP3P2KB Padang Catat 189 Kasus Kekerasan Anak Dilaporkan Sejak 2019-2023, Penanganan Libatkan Kader

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang mencatat 189 kasus kekerasan anak dilaporkan sejak 2019 hingga Januari 2023.

Kasus kekerasan seksual mendominasi sebanyak 99 kasus, disusul psikis 61 kasus, lalu 21 kasus penelantaran, 5 kasus KDRT, 9 kasus kekerasan fisik dan 9 kasus eksploitasi.

Jika berdasarkan tahun, laporan terbanyak terjadi pada 2021 sebanyak 53 kasus dengan rincian lima kasus KDRT, satu fisik, 18 kasus psikis, 22 kasus kekerasan seksual, tujuh kasus penelantaran dan nol eksploitasi anak.

Baca juga: Pernyataan Resmi Unand Soal Kekerasan Seksual: Korban 12 Orang, 2 Terduga Pelaku Diajukan Nonaktif

Sementara itu pada 2022, kasus yang masuk sebanyak 49 kasus dengan rincian, tiga kekerasan KDRT, fisik 1 kasus, psikis 19 kasus, seksual 22 kasus, penelantaran empat kasus dan eksploitasi nol kasus.

Kemudian pada Januari 2023, laporan kasus kekerasan pada anak sebanyak 6 kasus dengan rincian dua kekerasan psikis dan empat kasus pelecehan seksual.

Kepala DP3P2KB Padang Eri Sanjaya mengatakan, penanganan kasus kekerasan pada anak melibatkan semua pihak, termasuk kader yang tersebar di 104 kelurahan Kota Padang.

"Total ada 1.467 orang kader termasuk tim pendamping keluarga yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya.

Baca juga: DP3AP2KB Padang Dampingi Korban Kekerasan Seksual di Kuranji, Pastikan Psikis Korban Terjaga

Eri Sanjaya menyebutkan, untuk pendampingan korban akan dilakukan psikolog dari UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang.

Nurani Perempuan Catat 51 Kasus Kekerasan Seksual di Sumbar Selama Januari-November 2022

Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan mencatat 51 kasus kekerasan seksual terjadi di Sumatera Barat (Sumbar) selama Januari hingga November 2022.

Direktur WCC Nurani Perempuan Rahmi Meri Yanti mengatakan angka ini merupakan jumlah korban yang melaporkan ke WCC Nurani Perempuan.

Korban kekerasan seksual didominasi usia 0-17 tahun atau anak dibawah umur sebanyak 30 korban

"Lalu usia dewasa 18 tahun keatas sebanyak 21 tahun," ujarnya di Padang, Jumat (25/11/2022).

Rahmi Meri Yanti menambahkan, Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada bulan Mei 2022 lalu.

Dengan ada UU TPKS ini terdapat jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Kehadiran UU TPKS ini juga semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melapor, apalagi jika sosialisasi UU ini secara masif di semua lini.

"Dari data Nurani Perempuan terlihat bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di rumah tetapi juga terjadi di ruang publik. Sehingga semua orang perlu mendapatkan pengetahuan dan pemahaman UU TPKS ini, agar kesadaran masyarakat terus meningkat," ungkapnya.

Rahmi mendorong agar masyarakat maupun korban kasus kekerasan seksual untuk membuka diri atau speak up.

Dia menambahkan, jangan menutupi kasus kekerasan pada perempuan, apalagi kasus kekerasan seksual yang dialami korban di bawah umur.

Sebab anak yang menjadi korban kasus kekerasan seksual, mereka tidak dilindungi, maka akan berdampak pada psikologi dan masa depannya.

"Anak ini juga rentan menjadi korban kekerasan seksual kembali pada tahun berikut. Saat beranjak dewasa mereka juga mudah terjerat prositusi, sebagai cara mencari sesuatu yang membuatnya aman, karena tidak didapat sejak kecil," ujar Rahmi.

Baca juga: Heboh Pelecehan oleh Dosen, Spanduk Bela Korban Kekerasan Seksual Muncul di Universitas Andalas

WCC Nurani Perempuan: Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual Masih Sulit, Korban Dibebankan Bukti

Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan menilai pelaporan kasus kekerasan seksual ke kepolisian saat ini masih sulit.

Hal ini terjadi karena korban selalu dibebankan dengan pembuktian terlebih dahulu sebelum dibuatkan laporan oleh polisi.

"Kepolisian biasanya membuat mekanisme dumas atau pengaduan masyarakat dalam hal penerimaan kasus kekerasan seksual. Sebenarnya ini bertentangan dengan aturan yang berlaku pada UU TPKS," ujar Direktur WCC Nurani Perempuan Rahmi Meri Yenti, Jumat (25/11/2022)

Dijelaskan Rahmi, dalam UU TPKS satu keterangan saksi dan atau korban dan barang bukti sudah cukup untuk menentukan dakwaan terhadap seseorang.

Adapun alat bukti yang sah yang dimaksud yaitunya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, alat bukti lain seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang diatur dalam perundang-undangan ini.

"Artinya jika adanya laporan mengenai kekerasan seksual dan dilaporkan sendiri oleh korban dengan tidak membawa bukti atau saksi tidak serta merta tidak bisa dilakukan upaya penegakan hukum, karna pembuktian seyogyanya bukanlah dibebankan sepenuhnya kepada korban, pihak yang berwenang dapat melakukan pemanggilan terhadap terlapor dan memperoleh keterangan darinya," ujar Rahmi Meri Yenti.

Rahmi mengatakan, selama tahun 2022 dari Januari sampai November ini sudah 94 korban kekerasan yang melapor, 51 diantaranya kekerasan seksual.

Sementara Tahun 2021, WCC Nurani Perempuan menerima 104 kasus kekerasan perempuan, 54 diantaranya kekerasan seksual.

Pada tahun 2020 dari 94 kasus kekerasan terhadap perempuan, 54 diantaranya kasus kekerasan seksual.

Hingga kini kebanyakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang didampingi WCC Nurani Perempuan baru penyelidikan belum ada yang P-21.

"Kasus kekerasan tahun ini belum sampai ke pengadilan negeri, tetapi kasus KDRT yang mana korban mengalami kekerasan secara psikis dan penelantaran, korban memilih proses pengadilan agama," ujarnya.

Rahmi menambahkan proses hukum penanganan kasus kekerasan seksual juga berlangsung lama

"Kendalanya ialah saksi. Karena kasus-kasus yang terungkap tahun ini ialah kasus yang terjadi satu atau dua tahun yang lalu," kata Rahmi. (TribunPadang.com/ Rima Kurniati)