DLH Kabupaten Solok Dorong Pemerintah Nagari Anggarkan Penanganan Sampah

TRIBUNPADANG.COM, SOLOK - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Solok, Asnur meminta Wali Nagari untuk menganggarkan penanganan masalah sampah.

Menurutnya, penanganan masalah sampah di nagari masih perlu ditingkatkan. Terlebih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

"Pengelolaan sampah ini sebenarnya tidak hanya tugas DLH, tetap semua stakeholder dan masyarakat harus terlibat," kata Asnur, kepada Tribunpadang.com, Rabu (1/3/2023).

Wilayah Kabupaten Solok yang luas dengan kontur perbukitan, ditambah dengan keterbatasan anggaran, sehingga sulit bagi DLH bekerja sendiri tanpa keterlibatan nagari.

"Persoalan pengelolaan sampah di tingkat nagari ini memang menjadi masalah karena kesadaran masyarakat yang rendah," katanya.

Baca juga: Di Kabupaten Solok, Sampah Masih Banyak Dibuang ke Jurang dan Pinggir Jalan

Kendati demikian, Asnur berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat dan pemerintah nagari dalam pengelolaan sampah.

DLH Kabupaten Solok juga sangat terbuka kepada Pemerintah Nagari yang ingin menjalin kerja sama dalam pengelolaan sampah.

Sampai saat ini baru ada 15 titik layanan pembuangan sampah yang bekerja sama dengan DLH.

Dari 15 titik tersebut, 10 di antaranya merupakan kerja sama yang dijalin dengan pengelola pasar, dan sisanya kerja sama dengan Pemerintah Nagari.

Sepuluh pasar yang bekerja sama dengan DLH dalam penanganan sampah, yakni Pasar Paninggahan, Pasar Sumani, Pasar Muara Panas, Pasar Bukit Sileh dan Pasar Talang.

Baca juga: Populer Padang: Sampah Menggunung di Pantai Padang dan 400 Orang Terdampak Banjir di Batu Busuak

Kemudian Pasar Guguak, Pasar Selayo, Pasar Simpang, Pasar Serikat, dan Pasar Alahan Panjang.

Adapun nagari yang sudah menjalin kerja sama dengan DLH yaitu Nagari Gantuang Ciri, Talang, Koto Hilalang, Cupak, dan Guguak Koto Gadang.

Sampah-sampah yang terkumpul di 15 titik layanan itu nantinya diangkut ke TPA Regional Tanjuang Bingkuang.

"Tetapi DLH tidak hanya mengangkut sampah yang suda ada MoU, sampah di tempat yang belum MoU juga diangkut, tetapi bersifat insidentil," katanya.

Maka dari itu Asnur mendorong Wali Nagari agar terlibat dalam penanganan masalah sampah dengan mengalokasikan anggaran nagari.

"Karena ada 74 nagari di Kabupaten Solok dan anggaran kita yang terbatas, maka diharapkan kepada Wali Nagari untuk menganggarkan penanganan sampah ini di tingkat nagari, nanti petugas kita akan menjemput sampah di satu titik dan membuangnya ke TPA," kata Asnur. (TribunPadang.com/Nandito Putra)