Gagal Temui Gubernur Sumbar Saat Demo Hari Ini, Perwakilan Pemprov Ajak BEM SB Pertemuan Ulang
Barlius merencanakan dalam sepekan akan ada pertemuan perwakilan mahasiswa dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi.
Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Rahmadi
lihat foto
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Aksi demo seratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (SB) gagal menemui Gubernur Sumbar Mahyeldi di kantor Gubernur Sumbar, Jumat (25/11/2022).
Hal itu diketahui saat perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menemui massa aksi dari BEM SB yang menyuarakan soal kesejahteraan guru honorer, di pekarangan Kantor Gubernur Sumbar.
Pihak Pemprov Sumbar diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kesbangpol, Kasatpol PP, lantaran Gubernur Mahyeldi sedang tidak berada di tempat.
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius mewakili gubernur mengatakan, tuntutan massa aksi akan disampaikan ke Gubernur Mahyeldi.
Kata dia, aspirasi mahasiswa soal kesejahteraan guru honorer juga menjadi perhatian Pemprov.
Baca juga: Momentum Hari Guru: BEM SB Demo Kantor Gubernur Sumbar, Soroti Nasib Guru Honorer
Pemerintah, lanjutnya akan selalu meningkatkan kesejahteraan guru, PNS, PPPK, maupun honorer.
Di Sumbar sendiri, ujarnya, ada sekitar 4.900 lebih guru honorer, dan 2.523 diantaranya sudah lulus passing grade PPPK.
"Dan 1.925 orang diantaranya sudah ada penempatan," kata Barlius di depan seluruh massa aksi.
Adapun kata dia, di Sumbar masih ada sekitar 2.400 guru honorer yang belum lulus pasing grade.
Lebih lanjut dikatakannya, Kemenpan RB juga mendorong Pemda untuk mendaftarkan semua guru honorer ke dalam sistem.
Baca juga: Respons 2 Hari Demo Mahasiswa, Rektor UIN Imam Bonjol Akhirnya Temui Massa Aksi
"Secara berangsur kita selalu memaksimalkan PPPK. PPPK itu dibayar dengan APBD, sementara tes, penempatan dan kuota diputuskan pusat," imbuhnya.
Lalu, Barlius juga mengatakan bahwa ia pernah jadi guru honorer selama tiga tahun, dan 25 tahun menjadi guru PNS.
"Dibayar 5 ribu perjam, 30 jam mengajar dibayar Rp 150 ribu sebulan, jadi saya cukup paham soal aspirasi mahasiswa ini," pungkas dia.
Usai berdialog, mahasiswa dari BEM SB belum merasa puas dan ingin bertemu langsung dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi untuk membicarakan keresahan mahasiswa tersebut.
Setelahnya, Barlius menyambut keinginan peserta aksi. Dia merencanakan dalam sepekan akan ada pertemuan perwakilan mahasiswa dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi.
Baca juga: Masuk Nominator IGA 2022, Gubernur Mahyeldi Paparkan Inovasi Unggulan Daerah
Diberitakan sebelumnya, seratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (SB) melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Sumbar, Jumat (25/11/2022).
Mahasiswa melakukan aksi ini juga bertepatan dengan momentum hari guru.
Massa aksi menyuarakan aspirasi perihal kesejahteraan guru khusunya honorer, pemerintah dinilai gagal memprioritaskan guru.
Pantauan TribunPadang.com di lokasi, sejumlah spanduk yang dibawa peserta aksi bernada keresahan, diantaranya 'Pemerintah kian eksis, guru honorer makin krisis'.
Lalu, spanduk lainnya bertuliskan 'Mimpi ingin pintar, tapi guru tak dibayar', Tanpa guru, tak akan jadi presiden, menteri, DPR'.
Baca juga: Gubernur Sumbar Mahyeldi: Pemprov Terus Upayakan Tekan Laju Inflasi
Koordinator pusat BEM SB Irwandi mengatakan, ada tiga butir tuntutan massa aksi.
Pertama, mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar memperjelas regulasi tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) profesi guru dan menyelesaikan semua permasalahan rekrutmen PPPK profesi guru di Sumbar hingga tuntas.
Kedua, mendadak Pemprov Sumbar dalam pemerataan infrastruktur dan peningkatan sumber daya guru di Sumbar.
Ketiga, mendesak Pemprov Sumbar untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat untuk guru honorer di Sumbar.
"Kesejahteraan guru harusnya ditingkatkan lagi, Infrastruktur pendidikan juga begitu, dari segi pembangunannya tidak merata, jangan fokus ke Kota Padang saja, sementara daerah lain luput dari perhatian," ujar Irwandi.
Baca juga: Satu Suara dengan Aliansi BEM SB, Gubernur Sumbar Komit Perjuangkan Nasib Petani
Soal perlindungan hukum, katanya, ada honorer yang diintimidasi dan diancam dipecat ketika melakukan aksi beberapa bulan lalu di DPRD Padang.
Hal itu juga yang menjadi sorotan bagi massa aksi sehingga tidak boleh ada lagi ancaman ketika honorer menyampaikan aspirasi.
"2023 tak ada lagi honorer, tapi ada mereka yang sudah dinyatakan lolos tes PPPK tapi masih belum diangkat, ini permasalahannya. Ada 1.200 lebih di Kota Padang yang belum diangkat itu," pungkas dia.(TribunPadang.com/Wahyu Bahar)
