CMS & KKP Domestik: Membumikan Budaya Baru Non Tunai, pada Government Cashless Society

Setiap rekening virtual yang dibuka memiliki beberapa fitur salah satunya adalah CMS Dashboard dari kartu debit yang dimiliki oleh satuan kerja/bendahara pengeluaran.

Dari data penggunaan CMS yang disampaikan oleh perbankan mitra pemerintah sebanyak 6.601 (31 persen) rekening virtual telah menggunakan fasilitas CMS, sementara itu 14.948 (69 persen ) rekening virtual belum menggunakan faislitas CMS sama sekali.

Jika dilihat lebih rinci lagi penggunaan CMS per provinsi (berdasarkan satuan kerja dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan), contoh data pada Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi.

Pada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dari 712 rekening virtual yang telah dibuka, 208 rekening virtual sudah melakukan transaksi dengan CMS (27 persen ) dan sisanya sebanyak 504 rekening virtual belum menggunakan CMS (73 persen ).

Pada Kanwil DJPb Provinsi Riau dari 491 rekening virtual yang telah dibuka, 172 rekening virtual sudah melakukan transaksi dengan CMS (35 persen ) dan sisanya sebanyak 319 rekening virtual belum menggunakan CMS (65 persen ).

Pada Kanwil DJPb Provinsi Jambi dari 462 rekening virtual yang telah dibuka, 88 rekening virtual sudah melakukan transaksi dengan CMS (19 persen ) dan sisanya sebanyak 374 rekening virtual belum menggunakan CMS (81 persen ).

Dari ketiga contoh data di atas dilakukan pengidentifikasian penyebab belum optimalnya penggunaan CMS, antara lain :

·         Kurangnya pemahaman mengenai teknis penggunaan dan manfaat CMS

·         Bendahara lebih nyaman dan terbiasa menggunakan uang tunai

·         Masih adanya kekhawatiran Bendaraha terkait cyber crime

·         User CMS belum diterima / belum diaktivasi.

Dari pengindentifikasian permasalahan tersebut Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengambil rencana aksi dalam peningkatan implementasi CMS dan dieksekusi secara berjenjang melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada setiap provinsi diseluruh Indonesia dan KPPN  seluruh Indonesia.

Langkah-langkah strategis dengan menggandeng perbank mitra pemerintah dilakukan dengan target peningkatan penggunaan CMS sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 dapat meningkat  signifikan.

Wajah baru Kartu Kredit Pemerintah – KKP Domestik

Program Kartu Kredit Pemerintah telah dimulai secara penuh pada sejak 1 Juli 2019 seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-196/PMK.05/2018.