Citizen Journalism

CMS & KKP Domestik: Membumikan Budaya Baru Non Tunai, pada Government Cashless Society

PEMERINTAH bersama dengan Bank Indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gong GNNT ini telah ditabuh pada tanggal 14 Agustus 201

Editor: Emil Mahmud
ISTIMEWA
Ilustrasi: Wajah baru dan alur dari kartu kredit 

Oleh Esanov Putra, Penulis adalah ASN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan

Esanov Putra, ASN Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan
Esanov Putra, ASN Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan (ISTIMEWA)

PEMERINTAH bersama dengan Bank Indonesia atau BI telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) menyusul gongnya ditabuh pada 14 Agustus 2014 lalu.

Dilansir dari website Bank Indoensia (bi.go.id), Gerakan Nasional Non Tunai ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar untuk mendorong sistem keuangan nasional agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

GNNT ini juga diharapakan dapat meminimalisir kendala dalam pembayaran tunai serta memitigasi risiko kesalahan yang terjadi akibat human error.

Langkah selanjutnya dalam implementasi GNNT ini, Bank Indonesia dalam rangka mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dilakukan melalui Kebijakan dan Program Elektronifikasi Transaksi Keuangan, yaitu merupakan perubahan cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi non tunai.

Program ini diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal dan efisiensi ekonomi.

Perubahan penggunaan instrumen dari tunai menjadi non tunai ini memiliki banyak keuntungan antara lain efisien dalam cash handling, lebih praktis, akses lebih luas, transparansi transaksi dan identifikasi perencanaan ekonomi yang lebih akurat.

Salah satu area implementasi GNNT ini adalah pada sektor pemerintahan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit eselon satu di Kementerian Keuangan berperan menjadi pembuat regulasi lebih lanjut dan penggerak Gerakan Nasional Non Tunai ini.

Tujuan akhirnya di sektor pemerintahan ini adalah membumikan GNNT ini pada area Government Cashless Society. Cashless Society sendiri dipahami sebagai masyarakat tanpa uang tunai.

Pada kondisi ini diharapkan terjadi perubahan kebiasaan masyarakat pada proses transaksi dari tunai menjadi non tunai atau dalam bentuk digital.

Sementara itu Government Cashless Society didefenisikan sebagai perubahan kebiasaaan unit organisasi pemerintahan dalam hal ini Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengguna APBN dalam pelaksanaan anggaran dari transaksi tunai menjadi non tunai.

Geliat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mensukseskan Gerakan Nasional Non Tunai ini dimulai dengan program kartu kredit pemerintah dengan diterbitkannya PMK-196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, setelah sebelumnya dilaksanakan program piloting implementasi Kartu Kredit Pemerintah.

Implementasi KKP ini setidaknya mempunyai 4 (empat) manfaat ; Fleksibel, yaitu kemudahan penggunaan (flexibility) kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan diseluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) atau media daring;

Aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan (fraud) transaksi secara tunai; Efektif dalam mengurangi idle cash dan cost of fund pemerintah dari transaksi uang persediaan dan yang terakhir adalah akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan uang persediaan KKP.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved