Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Sumbar Menurun pada 2022, Pemprov Konsisten Laksanakan Progul

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat angka kemiskinan ekstrem di Sumatera Barat (Sumbar) turun 0,14 persen di tahun 2022.

Angka itu turun dari 0,91 persen (50,84 ribu) di tahun 2021, kini menjadi 0,77 persen (43,67 ribu) tahun 2022.

Penurunan angka kemiskinan ini menjadi yang tertinggi nomor tiga di Sumatera, bersama dengan Provinsi Jambi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat, Medi Iswandi, kepada MMC, Selasa (8/11/2022).

Secara nasional, Sumbar juga termasuk satu dari 20 provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrem.

Data ini disampaikan oleh TNP2K dalam Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada Oktober lalu di Hotel Balairung.

Tim Nasional Pengentasan Kemiskinan ini merujuk kepada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE).

Baca juga: Fly Over Sitinjau Lauik Dimulai 2023, Mahyeldi : Saat ini Kita Fokus Perencanaan, dan Studi Lapangan

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem.

"Jika kita runut dari tahun 2020, kondisi kemiskinan ekstrem di Sumbar terus menurun."

"Mulai dari 83,930 jiwa (1,53 persen) di tahun 2020, turun menjadi 50.840 (0,91 persen) tahun 2021, dan sekarang turun menurun menjadi 43.670 (0,77 persen) tahun 2022," ujar Medi.

Penurunan tersebut menurut Medi, tak lepas dari konsistensi Pemerintah Provinsi Sumbar melaksanakan berbagai program unggulan untuk pemberdayaan di berbagai bidang, seperti bidang entrepeneur, pertanian, dan pariwisata.

Untuk perkotaan misalnya, Pemprov Sumbar menggencarkan program 100 ribu entreprenur.

Program ini lanjut Medi, sejalan dan mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa alokasi anggaran aspirasi dari anggota DPRD.

Untuk pedesaan, jelas Medi, ialah dengan program terpadu di sektor pertanian dalam arti luas, yaitu perkebunan, perikanan/kelautan, kehutanan (perhutanan sosial), peternakan dan pertanian holtikultura.

Tidak main-main, alokasi anggaran untuk sektor ini minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh (APBD) Provinsi Sumbar.