Breaking News:

Disdik Sumbar: Sesuai Aturan Wilayah PPKM Level 4 Tidak Diperbolehkan untuk Sekolah Tatap Muka

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri mengatakan, wilayah yang menerapkan PPKM Level 4, masih harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
TribunPadang.com/RizkaDesriYusfita
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri saat ditemui Kamis (4/2/2021). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Pembelajaran tatap muka terbatas bisa diselenggarakan di daerah berstatus PPKM Level 1-3.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri mengatakan, wilayah yang menerapkan PPKM Level 4, masih harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau secara daring.

"Sesuai aturan, wilayah PPKM level 4 tidak diperbolehkan untuk tatap muka, level 3 2 dan 1 dapat menggelar tatap muka," kata Adib, Rabu (6/10/2021).

Baca juga: Hari Ketiga Belajar Tatap Muka di Padang, Siswa SD Gunakan Pakaian Bebas ke Sekolah

Baca juga: Beredar SE Disdikbud Padang Belajar Tatap Muka Dihentikan, Kabag Prokopim: Sudah Dicabut Lagi

Adib menambahkan, jika sebelumnya ada sekolah yang menggelar tatap muka, itu karena berada di level 3.

Berada di level 3, sekolah sudah merencanakan dan siap siap untuk menggelar tatap muka.

"Jika terjadi perubahan level wilayah menjadi level 4 tentu butuh waktu untuk diberitahu lagi," terang Adib.

Ia mengatakan pihaknya tetap mengacu pada regulasi yang ada.

"Status Padang apa, level 4? berarti tidak boleh, begitu aja, sekarang tinggal penyesuaian itu, karena status level ini berubah kan baru semalam, jadi tentu perlu waktu untuk diberitahu," tambah Adib.

Menurut Adib aturan bisa saja berubah sewaktu-waktu, sifatnya bukan permanen, jika turun level lagi, sekolah bisa menggelar tatap muka.

Baca juga: Pantau Prokes ke Sekolah di Padang, Pj Sekda Arfian: Mulai Besok, Siswa ke Sekolah Pakai Baju Bebas

Sejauh ini ia sudah meminta Kabid SMA Disdik Sumbar untuk segera memberitahu kepala sekolah SMA SMK dan SLB yang menjadi kewenangan provinsi untuk mematuhi regulasi yang ada.

"Itu bukan kebijakan kepala daerah, itu regulasi yang mengatur, kalau swasta mengikuti, kalau ada swasta yang tidak ikut nanti dikasih tahu," tukas Adib. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved