Breaking News:

Unand Resmi Berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, Ini Keunggulannya

Universitas Andalas (Unand) resmi berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Andalas (Un

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Konferensi pers Lustrum XIII dan Launching Unand menjadi PTN-BH di ruang sidang senat lantai 4, Rektorat Kampus Unand, Jumat (9/9/2021) 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Universitas Andalas (Unand) resmi berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Andalas (Unand) Yuliandri saat konferensi pers Lustrum XIII dan Launching Unand menjadi PTN-BH di ruang sidang senat lantai 4, Rektorat Kampus Unand, Jumat (9/9/2021).

Yuliandri menyebut berstatus PTN-BH Unand akan memperoleh otonomi baik dalam urusan akademik dan non akademik. 

Baca juga: Bivo Muhandeza, Mahasiswa Binaan UPZ Semen Padang; Raih Predikat Cum Laude di Unand

Baca juga: Melihat Musala Jabal Rahmah di Unand Padang, Bangunannya Terbuat dari Batu, Terasa di Dalam Gua

"Ketika berstatus PTN-BH, Unand diberi kemandirian di dalam pengelolaan akademik dan non akademik," kata Yuliandri.

Selain itu, Unand akan lebih bisa meningkatkan baik secara kelembagaan misalnya membuat program studi, kemudian menyesuaikan program studi tertentu dan prosedurnya bersifat internal.

Hal lain Unand akan dituntut untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak di dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan mendukung kebijakan pemerintah.

Baca juga: Takziah Virtual - Mengenang Wafatnya Mochtar Naim, Dekan: Almarhum Pendiri Fakultas Sastra Unand

Baca juga: Terpilih Jadi Ketua IKA Unand, Rustian Segera Lakukan Konsolidasi dengan 15 DPP Fakultas

"Poin pentingnya ialah walaupun perubahan status, tanggung jawab sosial yang menjadi tanggung jawab perguruan tinggi itu tidak boleh berkurang," jelas Yuliandri.

Tanggung jawab sosial yang dimaksud perguruan tinggi itu paling sedikit 20 persen mesti bisa mengakomodasi peserta-peserta didik atau mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah terpencil atau terluar dengan kriteria yang digunakan.

Berkaitan dengan kekhawatiran sejumlah pihak misalnya PTN-BH mempengaruhi penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Yuliandri mengatakan Unand tidak bisa menentukan sendiri.

Baca juga: Rustian Terpilih Jadi Ketua Umum IKA Unand, Panitia Sebut Pemilihan Secara Demokratis dan Transparan

Baca juga: Dana Hibah dari Pemprov Sumbar untuk Laboratorium FK Unand Masih Berproses

Halaman
12
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved