Mantan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Angkat Bicara Terkait Mobil Dinas Baru Mahyeldi - Audy

Mobil dinas baru Gubernur Mahyeldi dan Wagub Sumbar Audy Joinaldy mendapat komentar dari banyak pihak. Gubernur Sumbar periode 2010-2020, Irwan Prayi

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Mobil Hyundai Palisade, mobil dinas Wagub Sumbar yang parkir di kantor Gubernur Sumbar. 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Mobil dinas baru Gubernur Mahyeldi dan Wagub Sumbar Audy Joinaldy mendapat komentar dari banyak pihak.

Gubernur Sumbar periode 2010-2020, Irwan Prayitno meluruskan informasi terkait polemik anggaran mobil dinas Mahyeldi-Audy tersebut.

"Sebetulnya saya tidak ingin berkomentar terkait apa yang terjadi di Pemda Provinsi Sumbar akhir-akhir ini. Apalagi Gubernurnya se partai dengan saya. Tidak ingin berkomentar di publik karena tak elok. Toh...Saya bisa langsung menghubungi Buya Gubernur," kata Irwan Prayitno dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (18/8/2021).

Irwan Prayitno tergelitik berkomentar setelah dirinya membaca berita di media yang berjudul Audy: Mobnas Dianggarkan Gubernur Sebelumnya.

Baca juga: Soal Pengadaan Mobil Dinas Baru, Wagub Audy: Kemarin Saya Pakai Mobil Pribadi Tidak Ada yang Protes

Baca juga: Mengintip Kemewahan Hyundai Palisade yang jadi Mobil Dinas Baru Wagub Sumbar, Ini Spek dan Harganya

Baca juga: Alasan Gubernur Sumbar Beli Mobil Dinas Baru Meski di Tengah Pandemi: Yang Lama Remnya Blong

"Maka saya tergelitik juga berkomentar sedikit saja. Judulnya memang benar, tapi narasinya yang kurang pas," sambungnya.

Irwan Prayitno menjelaskan di PP nomor 109 tahun 2000 pasal 7 (1) berbunyi: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.

Kendaraan dinas adalah hak bagi kepala daerah dan wakilnya, maka wajib dianggarkan.

Baca juga: Gubernur dan Wagub Sumbar Beli Mobil Dinas Baru di Tengah Pandemi, Anggota DPRD: Tidak Masuk Akal

Baca juga: Postingan Foto Mobil Dinas Sedang Dicuci Dibully Netizen, Begini Respon Kadis Kominfo Padang

"DPRD pasti setuju karena ini aturan bahkan saat pembahasan RAPBD 2021 lalu yang bersemangat menganggarkan kendaraan dinas ini dari banyak partai, karena bisa jadi kawan se partainya yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur nantinya," imbuh Irwan Prayitno.

Setelah ketok palu di DPRD dan teranggarkan, kata Irwan Prayitno, terserah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk membeli atau memakainya.

Akan tetapi namanya hak, bisa saja ditolak.

Baca juga: Mobil Dinas Camat dari Pessel Nyaris Seruduk Warung, Polisi Duga Pengemudi Terburu-buru Hendak Rapat

Baca juga: Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Kabag Umum: Butuh Rp 1 M

Anggaran yang ditolak bisa kembali dianggarkan melalui mekanisme normal yaitu anggaran perubahan atau di masa Covid-19 ini ada refocusing anggaran.

"Saya dulu di tahun 2010 sempat menolak anggaran kendaraan dinas dan akhirnya memakai mobil pribadi termasuk istri Gubernur."

"Saya pun menolak pembangunan rumah dinas Gubernur yang sudah tidak layak. Dalam perjalanan naik pesawat, saya pun menolak naik bisnis kelas. Tentu banyak juga hak Gubernur yang ditolak," jelas Irwan Prayitno.

Halaman
12
Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved